Jakarta – Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus pelecehan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).
Ketua Umum DePA-RI, Dr. T.M. Luthfi Yazid, menegaskan, kampus harus menjadi ruang aman dan inklusif bagi seluruh civitas akademika.
Pernyataan ini disampaikan dalam pelantikan advokat baru di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 19 April 2026.
Luthfi Yazid menekankan solidaritas terhadap para korban dan menegaskan, kekerasan seksual dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi.
“Tindak pelecehan tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga bisa hadir melalui kata-kata dan budaya objektifikasi yang merendahkan martabat perempuan,” kata Luthfi Yazid mengingatkan
DePA-RI menyoroti pentingnya penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022) serta Permendikbud No.30/2021 sebagai payung hukum dalam penanganan kasus.
Normalisasi perilaku diskriminatif disebut sebagai akar dari budaya pemerkosaan yang dapat berujung pada tindak kekerasan lebih berat.
Dalam pernyataannya, DePA-RI menegaskan lima poin sikap:
Pertama, mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual.
Kedua, meendesak adanya mekanisme pencegahan dan penanganan komprehensif di kampus.
Ketiga, nendorong Universitas Indonesia bertindak tegas, transparan, dan akuntabel.
Keempat, mengajak masyarakat membangun budaya saling menghormati dan peka gender.
Kelima, menekankan penanganan berorientasi pada korban, termasuk perlindungan identitas dan pemenuhan hak-hak korban.
DePA-RI menegaskan, penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan adalah mandat konstitusional.
“Kasus di FH UI diharapkan menjadi refleksi bagi seluruh institusi pendidikan untuk memperkuat komitmen menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat,” imbuh alumnus UGM Yogyakarta ini.**
