 |
| (dok.kabarnusa) |
Kabarnusa.com – Seorang anggota pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Jembrana Bali buka-bukaan fakta setelah merasa ikut kena getah ulah oknum Pol PP di Pos KTP Gilimanuk yang mengakibatkan delapan PNS Dinas Kependudukan harus dimutasi.
Ditemui wartawan di rumahnya Minggu (3/6/2016), seorang PNS Dinas Kependudukan Jembrana yang terkena mutasi, mulai buka-bukaan terkait bau amis di Pos KTP Gilimanuk tersebut.
Hal ini dilakukannya karena kecewa dengan mutasi tersebut.
“Kami kecewa, karena mutasi ini tidak ada kesempatan buat kami untuk bela diri. Kami tiba-tiba dimutasi, orang lain yang berbuat, kami yang kena getahnya,” ujarnya yang menolak namanya dimuat media.
Praktik pungli di Pos KTP Gilimanuk sebenarnya sudah terjadi sejak lama.
Namun itu terjadi lantaran sopir-sopir yang masuk Bali iklas memberikan utpeti kepada petugas di pos KTPs.
Setiap hari untuk bus AKAP yang masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk menyetor dana Rp 20 ribu per unit.
Setiap hari bisa 25 sampai 40 bus AKAP yang masuk Bali.
“Kalau mobil trevel, nyetor di pos KTP per unitnya Rp 20 ribu. Itu sudah pasti, tanpa diminta sekalipun. Sehari mobil travel bisa masuk Bali sekitar 25 unit lebih,” bebernya.
Sementara untuk bus pariwisata dan rombongan ziarah menurutnya, biasanya memberikan utpeti Rp 25 ribu per unit.
Sedangkan untuk mobil pik-up yang muat barang dagangan seperti janur, pisang dan lainnya menyerahkan dana Rp 2000 sampai Rp 5 ribu per unitnya.
“Tapi justru mobil pik-up ini yang paling banyak masuk Bali tiap harinya,” ujarnya.
Nantinya menurutnya, dana yang sudah terkumpul ini dibagikan menjelang pergantian tugas jaga.
Biasanya masing-masing petugas mengantongi Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu perharinya.
“Dana yang terkumpul itu juga untuk dipersiapkan jika ada anggota polisi berpakaian preman yang datang.
Biasanya pagi dan sore ada saja polisi yang datang ke pos KTP, antara 4 sampai 6 org anggota polisi.
“Per orang biasanya kita kasi Rp 50 ribu. Lain rokok dan kopinya,” bebernya.
Ditanyakan apakah ada setoran ke Kadis Kependudukan, PNS yang terkena mutasi ini dengan tegas menjawab tidak ada setoran dana ke Kadis.
Hanya saja, dia mengaku kerap mengirim pulsa untuk Kadis yang dananya berasal dari setoran atau pungli tersebut.
“Termasuk jika Kadis dan pejabat pemkab lainnya turun ke Gilimanuk, biasanya kami yang menjamu makan dan minum,” imbuhnya.
Uangnya itu berasal dari setoran bus, trevel dan pik-up itu.
“Kami ngak mungkin bisa menjamin dari uang pribadi,” ucapnya.
Masalah setoran ini, dia yakin tidak akan bisa dihentikan karena awak bus atau sopir pik-up jika masuk Bali sudah otomatis memberikan upeti di pos KTP tanpa diminta oleh petugas sekalipun.
Kadis Kependudukan Ketut Wiaspada dikonfirmasi melalui telpon membantah keras tudingan tersebut.
Bahkan dia menganggap tudingan itu sebuah lelucon.
“Lucu dan aneh, kalau saya yang minta pulsa kepada mereka. Saya ini punya sepri kalau butuh pulsa biasanya sepri yang saya tugaskan membeli pulsa,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (3/7/2016).(dar)
