Dukung WTO, Massa Berpakaian Adat Tolak LSM Asing

Kabarnusa.com, Denpasar – Ratusan massa berpakaian adat menggelar demonstrasi di Wantilan DPRD Bali guna menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO).

Sebaliknya, massa yang tergabung dalam Elemen Semeton Bali (ESB) menolak kehadiran LSM dan media yang dituding telah memprovokasi masyarakat, agar menolak WTA yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua 3-6 Desember 2013.

Gelombang demontrasi pro dan kontra WTO terus terjadi di Denpasar setelah sehari sebelumnya demo besar-besaran dilakukan ratusan aktivis dari 30 negara kini, giliran masyarakat Bali melakukan hal sama.

Bedanya, warga Bali memilih mendukung WTO karena sangat bermanfaat dan memainkan peranan penting dalam perdagangan dunia.

Mereka melakukan longmarch menuju kantor wakil rakyat sembari membentangkan spanduk bertuliskan “Stop ancam intevensi LSM asing yang ingin membuat kekacauan”, “Stop provokasi media dan provokasi LSM”,.

Selain itu, spanduk lainnya berbunyi “Menolak intervensi dari pihak luar yang mengganggu jalannya kegiatan WTO dengan dalih kepentingan rakyat” dan sejumlah spanduk lainnya.

Juru bicara aksi, I Nyoman Mudita mengatakan, tak ingin Bali disusupi oleh oknum tak bertanggungjawab.

“Dari aspek keamanan jangan sampai mengacaukan Bali. Kami menolak intervensi orang luar di Bali,” kata juru bicara aksi Nyoman Mudita Rabu (4/12/2013).

Menurutnya, forum WTO merupakan hal penting dan merupakan pertemuan dunia yang mengatur perdagangan internasional.

“Indonesia sebagai negara dunia ketiga harusnya menyadari itu dan tunduk pada aturan itu,” tuturnya.

Ratusan massa itu juga menggelar doa bersama untuk sukses pertemuan WTO. Usai doa, mereka melepas ratusan balon warna-warni berisi spanduk bertuliskan “Damai Bali”.

Saat menerima massa, Ketua Komisi I DPRD Bali, Made Arjaya menegaskan, sebagai daerah tujuan pariwisata dunia maka aspek keamanan menjadi penting bagi Bali.

“Perkara menolak atau menerima WTO, itu urusan para petinggi di Jakarta. Terpenting, situasi Bali sebagai tujuan pariwisata harus kondusif,” imbuh politisi PDIP itu. (kto)