![]() |
Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia Onny Widjanarko/foto:kabarnusa |
DENPASAR – NPG (National Payment Gateway) atau gerbang pembayaran nasional yang dirintis Bank Indonesia ke depan diproyeksikan bisa mendongkrak pendapatan nasional.
“Intinya semua ini, jangan sampai nanti transaksinya di sini tapi pajaknya ke luar negeri gitu. Nah kalau sekarang database masih di mereka (Bank Internasional, red) tapi nantinya akan diatur oleh BI,” ucap Kepala KPwBI Bali, Causa Imam Karana di Kantor KpwBI Bali di Denpasar, Jumat (20/10/2017).
Jika diproyeksikan potensinya ke depan akan lebih baik, karena pertama pajak akan masuk ke Indonesia, kedua data nasabah juga akan dikelola di Indonesia.
“Jadi kalau fee nya di luar negeri berarti ada potensi pajak menghilang juga. Kalau sekarang fee nya beda-beda kan, tapi nanti bakal diatur masih ada range nya sendiri,” tutur Iman.
Dia menyebutkan, jumlah kartu ATM/debit berdasarkan data akhir tahun 2016, mencapai 136,1 juta dengan 90 persen diantaranya berlogo internasional dan 10 persen diantaranya berlogo domestik/private label.
Dari 127,7 juta kartu debit dimaksud 90 persen transaksinya masih on us (pemindahbukuan), dan 10 persen diantaranya off us (transaksi via switching, internasional) yang harus di routing di luar negeri.
Lanjutnya, fee yang tinggi dipungut pihak prinsipal internasional dari penyedia dan pengguna Kartu ATM, Debit dan Kredit seperti branding fee, service, license, dan data processing fee, serta Indonesia Acceptance Fee, mencapai sebesar Rp2,5 T/tahun.
Saat ini pendapatan tersebut langsung ditransfer ke kantor pusat prinsipal internasional di AS dan Singapura sehingga tidak dapat dijadikan objek pajak. “Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara (APBN) dari pajak,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Program Transformasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko menyampaikan kalau diambil contoh dengan adanya link itu untuk gambaran bisa menghemat, yang namanya link itu menyatukan bank-bank dan hematnya bisa triliunan.
“Untuk transaksi yang berlogo domestik dan lokasi transaksinya di domestik itu kan fee nya 1 persen yaa. Dan untuk kartu berlogo internasional itu kena 1,15 persen,” pungkas Onny. Kenapa mahalan yang internasional kata Onny, karena hidup di dua alam.
Tapi sambung Onny, sampai sekarang bank internasional kalau ingin mendaftar NPG masih bisa langsung ke BI, asalkan kelima syarat terpenuhi terutama infrastrukturnya ada di Indonesia.
Terkait mesin edc (electronic data capture), Onny mengaku jadi sekarang penggunaan banyak tapi banyak konsentrasi. Kenapa? Karena di daerah yang penuh kosong dan yang ramai kebanyakan. Dengan adanya ini kemungkinan akan ada pemerataan mesin edc.
“Dan kedepannya satu kartu harus diterima di semua mesin edc atau atm apapun,” tegasnya. (mal)