Gubernur Koster Pastikan Pembangunan di Bali Seimbangkan Semua Sektor

Gubernur Bali Wayan Koster membuka musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 secara virtual di Jayasabha, Denpasar/Dok. Pemprof Bali,

Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster terus berupaya penuh mengarahkan
pembangunan perekonomian Bali ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada satu
sektor saja namun mencapai keseimbagan semua sektor.

“Harus menyeimbangkan semua sektor, yaitu pariwisata, perikanan, pertanian dan
Industri untuk menopang perekonomian Bali, ” tegasnya saat membuka Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Perubahan RPJMD Semesta
Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 secara virtual di Jayasabha, Denpasar,
Senin (19/7/2021).

Dia mengapresiasi atas kerja keras semua pihak dalam mensinkronisasikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi
Bali tahun 2018-2023.

Meski demikian, ada beberapa catatan di dalam mengimplementasikan RPJMD
Semesta Berencana Provinsi Bali agar lebih tepat sasaran untuk kesejahteraan
masyarakat.

Dia menekankan arah pembangunan dalam perubahan RPJMD agar fokus pada
pembangunan perekonomian Bali.

“Kita berkaca saat ini, dimana Covid-19 menghantam kita semua, sektor
pariwisata Bali juga sangat terpukul dan mengakibatkan perekonomian Bali
mengalami kontraksi, kata Wayan Koster.

Lebih lanjut mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini
menambahkan, bahwa situasi pandemi juga telah menjadi pelajaran dan
introspeksi kita bersama di dalam mengelola Bali.

Bupati/Walikota serta seluruh stakeholder diajak tetap bekerjasama mengelola
Bali dengan terintegrasi dan terpola menjadi satu kesatuan yaitu satu pulau,
satu pola dan satu tata kelola sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Hal itu, harus menjadi spirit kita bersama dalam mengelola Bali, juga harus
linear dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah
Kabupaten/Kota.

Hal itu penting agar pembangunan di Bali bisa lebih efektif, efisien dan tepat
sasaran, serta menghindari pemborosan anggaran di masing-masing pemerintah
daerah.

Ia mengajak semua peserta memanfaatkan momentum Musrenbang ini agar mampu
merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Kita tinggalkan sesuatu yang normatif, saatnya kita satukan komitmen bersama
mewujudkan pembangunan Bali yang benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh
lapisan masyarakat menuju Bali Era Baru”, sebutnya.

Pada acara Musrenbang Gubernur Bali menyetujui perubahan administratif dokumen
RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, mengingat adanya
perubahan kebijakan nasional maupun daerah serta dinamika perkembangan dan
pembangunan daerah, termasuk adanya dampak pandemi Civid-19 yang sangat meluas
bagi pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Sebelumnya Kepala Bappeda Pemprov Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra melaporkan
musrenbang merupakan wahana parsitipatif dalam merencanakan kebijakan arah
pembangunan Bali.

Tahun ketiga RPJMD 2018-2023 telah mengalami berbagai dinamika baik dari pusat
maupun daerah serta adanya pandemi Covid-19, sehingga harus melaksanakan
refocusing anggaran.

“Semua dinamika tersebut mengharuskan kita untuk menyesuaikan lagi RPJMD yang
telah kita susun sebelumnya, imbuhnya.

Beberapa program pembangunan tertuang dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali
memang mengalami perubahan, namun beberapa program kebijakan menyangkut
pembangunan berbasis ikonik Bali akan tetap dipertahankan.

Turut hadir Direktur Regional I Kementerian PPN/Bappenas RI, Uke Mohammad
Hussein, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
RI, DR. Hari Nur Cahya Murni, M.Si, dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan RI, Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax Wakil Gubernur
Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati secara virtual. (rhm)