Haedar Nashir Tekankan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran

Sleman – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan pentingnya sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mengawal pembangunan nasional.

Memasuki dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia menilai keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa menjadi kunci agar kebijakan berjalan optimal dan berdampak langsung pada rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) di Banyuraden, Gamping, Kabupaten Sleman, DIY, Rabu (21/10).

Haedar menilai pemerintah saat ini memiliki kapasitas politik dan kelembagaan yang kuat untuk membawa Indonesia lebih maju, berdaulat, serta menyejahterakan masyarakat.

Ia mengingatkan agar komitmen dalam agenda Asta Cita benar-benar diterjemahkan ke dalam program kerja nyata yang berfokus pada kebutuhan mendasar publik.

“Bangunlah prioritas-prioritas yang paling dibutuhkan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi,” ujar Haedar.

Menurutnya, pemerintah dibekali perangkat kelembagaan serta jajaran tenaga ahli yang mumpuni untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi nasional, mulai dari laju inflasi, pergerakan pasar modal, hingga pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, tata kelola pemerintahan dituntut bergerak lebih dinamis dan progresif dengan merangkul kekuatan masyarakat.

“Saya yakin ke depan tentu harus lebih dinamis, lebih progresif, dan mampu memobilisasi potensi kekuatan bangsa agar beban pemerintah tidak terlalu berat,” ungkapnya.

Dalam refleksinya terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Haedar menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi publik. Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus dilandasi semangat kebangsaan, bukan sekadar kalkulasi politik praktis.

“Caranya, tentu dengan selalu membangun komunikasi publik yang baik. Lalu, bangun relasi dengan kekuatan masyarakat yang lebih berorientasi pada kepentingan kebangsaan, bukan kepentingan politik,” tegas Haedar.

Ia menambahkan aspirasi maupun kritik masyarakat merupakan komponen penting untuk menyempurnakan jalannya roda pemerintahan.

“Jadikan masukan dan kritik sebagai energi untuk memperbaiki berbagai kekurangan selama dua tahun terakhir,” tambahnya.

Selain itu, Haedar mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai eskalasi politik dan geopolitik global yang semakin tidak menentu akibat persaingan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan kawasan Eropa.

Ia menegaskan kedaulatan Indonesia hanya bisa terjaga apabila fondasi dan institusi di dalam negeri berdiri kokoh.“Kalau kondisi di dalam negeri kuat, Indonesia tidak akan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar,” tegasnya.

Oleh karena itu, menurut Haedar, penguatan kelembagaan di berbagai sektor mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga keagamaan harus terus ditingkatkan sebagai pilar utama ketahanan nasional.

“Indonesia harus memperkuat institusi-institusi politik, ekonomi, budaya, dan keagamaan yang dapat menjadi pilar kekuatan bangsa dalam menghadapi konstelasi politik global yang selalu tidak pasti,” pungkasnya.***