Hari Antikorupsi Dunia, KPK Ajak Komponen Bangsa Bersinergi

10 Desember 2015, 15:10 WIB

Komisi%2BPemberantasan%2BKorupsi

Kabarnusa.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengajak seluruh komponen bangsa
bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik
yang bebas dari korupsi.

Hal itu disampaikan Ruki,
dalam sambutan pembukaan Festival Antikorupsi 2015 memperingati Hari
Antikorupsi Sedunia, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/12/2015).

“Kami sadar, KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi,” tegasnya dalam siaran persnya.

KPK
perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk
mensukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari
korupsi, mewujudkan peradaban baru Indonesia.

Juga,  mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita dan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia.

Karena
itu, pimpinan KPK mengimbau segenap pihak yang masih berfikir untuk
bisa memberantas korupsi tanpa KPK atau dengan KPK yang lemah, sama saja
dengan menggantang asap.

“Daripada menghabiskan waktu
dan energi untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan
tujuan untuk melemahkan, lebih baik kita gunakan energi yang ada untuk
melakukan review atas sistem dan introspeksi perilaku yang masih
koruptif,” ajaknya.

Sebagai perwujudan amanat UU No 30
tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyasar
tiga aspek yaitu manusia, budaya dan sistem.

Aspek manusia/individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi.

Sementara,
sistem merupakan hal yang paling penting. Aspek sistem diperbaiki
sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang
dianggap berpotensi korupsi. Perbaikan sistem dilakukan baik kepada
suatu subsistem dalam setiap Kementerian/Lembaga ataupun pada sistem
nasional.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya
dibacakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Luhut M
Pangaribuan menekankan pada pentingnya membangun sistem dan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

“Karena
sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya 
korupsi. Untuk itu, pemerintah lakukan langkah percepatan reformasi
birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan
perijinan,” ujarnya.

Mekanisme kerja birokrasi,
tambahnya, harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau E Government
mulai dari  cash flow management system, pajak online, e-budgetting,
e-purchasing system, E-catalog pemanfaatan whistleblowing system serta
banyak lagi yang lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa
dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi.

Presiden
juga menggarisbawahi pentingnya untuk melakukan langkah-langkah yang
komprehensif dalam mencegah dan memerangi korupsi. Di sinilah
partisipasi publik memegang peranan sentral.

Demikian
juga sinergi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Melalui
peringatan hari antikorupsi sedunia hari ini, Presiden mengingatkan
bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. (ari)

Artikel Lainnya

Terkini