Isu Ketahanan Pangan Dunia Menguat di WTO 2013

Kabarnusa.com, Nusa Dua – Masalah ketahanan pangan dunia menjadi agenda penting yang akan dibahas negara-negara yang tergabung di anggota World Trade Organization yang menggelar Pertemuan Tingkat Menteri KTM ke-9 di Nusa Dua, Bali.
 

Sehari menjelang pembukaan WTO, 46 Menteri Perdagangan atau perwakilannya yang termasuk dalam kelompok G-33 mengadakan pertemuan di Hotel Melia, Nusa Dua, Bali.

Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan memimpin pertemuan yang termasuk dalam rangkaian acara Konferensi Tingkat Menteri WTO.

“Kami mendiskusikan mengenai upaya-upaya untuk meningkatan ketahanan pangan,” ujar Mendag Gita Senin (2/12/2013).

Selain itu, masalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal di  negara-negara berkembang, juga menjadi perhatian negara-negara anggota.

Pertemuan ini menyoroti pentingnya KTM ke-9 dalam upaya memperkuat peranan WTO sebagai organisasi internasional yang menjamin berfungsinya sistem  perdagangan multilateral yang sehat, adil.

Tak kalah pentingnya peran WTO yang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global.  

kelompok G-33 menyepakati perlunya reformasi di sektor pertanian dan penyelesaian perundingan  Doha Development Agenda  (DDA).

JUga, mengurangi hambatan perdagangan yang bisa menurunkan produktivitas dan daya saing utaan petani di negara-negara berkembang,” ujar Mendag.

Mendag mengatakan, kelompok G-33 menginginkan agar proposal G- 33 disepakati, khususnya yang terkait dengan ketahanan pangan. 

“Proposal ini pentin mengingat volatilitas harga bahan pangan dunia semakin tinggi,” tegas Gita.

Isu ketahanan pangan di negara-negara berkembang juga sangat penting,  sehingga kelompok G-33 menyerukan perlunya para anggota WTO  terlibat dalam
mendorong terciptanya solusi jangka panjang pasca KTM ke-9 di Bali.

Dalam konteks reformasi sektor pertanian  secara umum, pertemuan G-33 di Bali juga menekankan perlunya kesepakatan perihal Special Products (SPs)

Juga, Special Safeguards Mechanism (SSM) yang dapat secara efektif memungkinkan negara-negara berkembang untuk memperhitungkan kebutuhan perkembangan mereka. (gek)