Jokowi Minta Regulasi Pengelolaan Sampah Jadi Energi Disederhanakan

7 Desember 2015, 17:36 WIB

Jokowi

Kabarnusa.com – Regulasi mengenai pengelolaan sampah menjadi
energi terbarukan selama ini masih menghambat penanganan sampah karena
investor sulit masuk sehingga pemerintah daerah diminta lebih
menyederhanakan ketentuan tersebut.

Presiden Joko
Widodo (Jokowi) memerintahkan agar regulasi mengenai pengelolaan sampah
menjadi energi terbarukan dibuat lebih sederhana.

Padahal, untuk menyelesaikan masalah sampah menjadi energi, sampah menjadi listrik itu, harus betul-betul bergerak lebih cepat.

“Saya
melihat di lapangan sampahnya banyak, yang mau menyelesaikan banyak,
tetapi aturannya yang menyulitkan,” kata Jokowi saat memimpin rapat
terbatas (Ratas) yang membahas masalah pengelolaan sampah menjadi tenaga
listrik, di kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Dalam amatannya, selama 10 tahun di pemerintahan daerah, tidak bisa menyelesaikan ini karena memang ada aturan yang menyulitkan.

Di
tender, kemudian ada beauty kontes, beauty kontes pun macam-macam, yang
beauty yang mana yang mau diputuskan, lanjut dia sangat membingungkan
dan aturannya juga tidak jelas.

“Menurut saya sekarang
ini kalau ada aturan yang jelas bisa menunjukkan itu semua, mungkin
nantinya, semua kota akan menjadi bersih,” sambung Jokowi dilansir laman
Setkab.

Targetnya, bukan masalah harga di listriknya,
meskipun itu juga harus di kalkulasi tetapi targetnya adalah sampah ini
menjadi bersih dan bisa bermanfaat bagi energi.

Kepala
Negara melihat, masalah harga, bisa saja nanti disubsidi pemerintah
untuk kalau memang kemungkinan disisi PLN kalkulasinya sudah masuk. 

“Tapi
yang ingin kita bicarakan hari ini adalah bagaimana aturan itu
menyebabkan investor bisa segera masuk investasi juga masuk, sampah
menjadi hilang dari peredaran,” tegas Presiden dia.

Ia berharap energi terbarukan pada 2025 sebesar 23% bisa tercapai.

Rapat
terbatas masalah pengelolaan sampah menjadi energi itu dihadiri oleh
Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B Panjaitan, Menko
Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri
Keuangan  Bambang Brojonegoro, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo
Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona M Laoly, Menteri BUMN Rini Sumarno,
Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ESDM Sudirman Said, dan
Menteri Ristek dan Dikti M. Nasir. (ari)

Artikel Lainnya

Terkini