Denpasar – Semangat baru menyala di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Pada Senin (23/2), seluruh jajaran pegawai berkumpul dalam Rapat Koordinasi di Ruang Darmawangsa, menjadikan momen ini sebagai titik awal penguatan sinergi, konsolidasi, dan komitmen bersama untuk menuntaskan Rencana Aksi Tahun 2026.
Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, yang menekankan pentingnya koordinasi awal tahun sebagai fondasi kokoh bagi keberhasilan program.
“Perencanaan yang matang harus diiringi komitmen dan kolaborasi nyata. Hanya dengan itu, setiap langkah kita akan terukur dan konsisten,” ujarnya penuh keyakinan.
Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, turut memberikan arahan sekaligus apresiasi atas capaian predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Ia menegaskan predikat tersebut bukanlah garis akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Integritas bukan sekadar slogan. Ia harus hidup dalam setiap keputusan dan tindakan kita,” tegasnya.
Lebih jauh, Kakanwil menekankan percepatan implementasi rencana aksi 2026. Setiap program, katanya, wajib memiliki timeline jelas dan indikator capaian terukur.
“Percepatan bukan berarti mengorbankan kualitas, melainkan memastikan target tercapai tepat waktu dengan hasil optimal,” tandasnya.
Tak hanya itu, kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN dan LHKASN juga kembali digarisbawahi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.
Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dalam sesi pemaparan, tiap divisi menyampaikan progres, target prioritas, hingga tantangan yang dihadapi.
Diskusi berlangsung terbuka, dengan solusi bersama yang diarahkan langsung oleh Kakanwil. Komunikasi lintas divisi pun semakin dipertegas sebagai kunci keberhasilan.
Rapat ditutup dengan komitmen bulat seluruh jajaran: melaksanakan rencana aksi 2026 dengan konsistensi, efektivitas, dan orientasi hasil.
Dengan semangat kebersamaan dan budaya integritas, Kanwil Kemenkum Bali optimistis mampu menghadirkan pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, dan benar-benar melayani masyarakat.***
