![]() |
Ketua Umum Masika ICMI Ferry Kurnia Rizkiansyah/istimewa |
JAKARTA – Masika ICMI mendesak pemerintah segera mengambil sikap tegas dan mengevaluasi hubungan kerja sama dengan pemerintahan Tiongkok menyusul aksi kekejaman yang dialami sekitar satu juta penduduk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok
Berdasar Laporan Amnesty Internasional, sekitar satu juta penduduk Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Tiongkok, mengalami penyiksaan dan tidak diketahui nasibnya ketika dimasukkan ke “kamp pendidikan ulang”.
Tidak hanya itu, berbagai laporan lainnya juga memperkuat temuan tersebut. Karenanya, Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (Masika ICMI) menyatakan sikapnya.
“Kami mengutuk segala bentuk intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap umat Muslim di Uighur,” tegas Ketua umum Pengurus Pusat MASIKA ICMI Ferry Kurnia Rizkiansyah dalam perrnyataan sikapnya diterima Kabarnusa.com, Sabtu (22/12/2018).
Kedua, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Pemerintah Indonesia yang dipimpin Presiden Joko Widodo agar mengambil tindakan diplomatik dan berperan aktif, baik melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau institusi lainnya.
Pemerintah Indonesia harus aktif menggalang bantuan bagi etnis Uighur agar terbebas dari pelanggaran HAM.
“Kami, mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama strategis dengan Tiongkok, hingga pemerintah Tiongkok menyatakan Muslim Etnis Uighur bebas dari kekerasan dan pelanggaran HAM,” tegas mantan Ketua KPU Pusat ini.
Selain itu, pihaknya mendesak Kedutaan Besar Tiongkok untuk Indonesia untuk memberikan penjelasan resmi perihal situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di Xinjiang. Langkah itu penting dilakukan, agar tidak menimbulkan polemik dan kegelisahan tak pasti di tengah masyarakat Indonesia. (rhm)