Kemitraan Australia-Indonesia Berdayakan Lebih dari 70.000 Perempuan

Jakarta – Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan menandai tahun terakhirnya dengan menggabungkan
berbagai pencapaian dengan memberdayakan lebih dari 70.000 perempuan.

Mereka dilibatkan di lebih dari 3.500 kelompok lokal di 27 provinsi di
Indonesia.

Sebagai inisiatif bersama dari Pemerintah Australia (DFAT – The Australian
Department of Foreign Affairs and Trade) dan Pemerintah Indonesia (BAPPENAS),
MAMPU mendukung Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan.

Semuanya itu untuk meningkatkan akses mereka terhadap layanan penting dan
program Pemerintah. Secara keseluruhan, MAMPU telah bekerja dengan 13
organisasi dan lebih dari 100 Mitra lokal di 1.000 desa di seluruh Indonesia.

Team Leader MAMPU Kate Shanahan, mengatakan, tahun ini, menandai selesainya
Program MAMPU dengan banyak capaian dan perubahan yang telah diraih baik di
tingkat komunitas, daerah, maupun nasional.

“Hasilnya telah membawa perubahan positif sekaligus memberikan pengalaman dan
pembelajaran yang mempengaruhi kapasitas, suara dan pengaruh perempuan, serta
akses mereka ke layanan Pemerintah yang semakin baik,” ungkapnya dalam siaran
pers diterima Kabarnusa.com, Senin (5/10/2020).

Sejak pertama kali hadir 8 tahun yang lalu, lanjut dia, MAMPU telah menjangkau
perempuan yang terpinggirkan di akar rumput, melalui kolaborasi dengan
Organisasi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam jaringan Mitra MAMPU.

“Kami bergerak bersama dalam memperkuat kapasitas dan memperluas jaringan
Mitra sekaligus menghubungkannya dengan pemangku kepentingan strategis dan
pembuat kebijakan. Bagi MAMPU, pemberdayaan perempuan adalah tujuan sekaligus
cara untuk mencapai tujuan tersebut,” tegas Kate Shanahan dalam jumpa pers
secara virtual.

Perempuan di Indonesia, khususnya perempuan miskin masih mengalami
ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang partisipasi
ekonomi dan pemberdayaan politik.

Menurut data UNDP tahun 2018 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 103
dari 162 negara dalam Indeks Ketidaksetaraan Gender. Perempuan miskin tidak
memiliki cukup akses dan sumber daya untuk dapat menjangkau berbagai program
Pemerintah.

MAMPU bekerja sama dengan jaringan organisasi Mitra untuk meningkatkan akses
perempuan miskin di Indonesia kepada layanan dan program pemerintah yang
penting dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pendekatan ini dimulai dengan cara memberdayakan perempuan di akar rumput dan
membantu mereka untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik.

Para Mitra MAMPU melakukan advokasi untuk perubahan, dengan mengembangkan
sejumlah model dan pendekatan yang menjanjikan hingga dapat mempengaruhi
kebijakan dan anggaran Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan penyediaan
layanan.

Rangkaian model dan pendekatan yang dilakukan mencakup pada lima area tematik
MAMPU, yaitu meningkatkan akses terhadap program-program perlindungan sosial
pemerintah, meningkatkan kondisi kerja dan menghapus diskriminasi di tempat
kerja, meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri,
meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan dan, mengurangi kekerasan
terhadap perempuan.

Konselor Menteri untuk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kedutaan Besar
Australia di Jakarta Kirsten Bishop, menyatakan bahawa, Australia bangga telah
bermitra dengan Indonesia melalui Program MAMPU selama 8 tahun terakhir.

“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh Mitra MAMPU atas pencapaian
signifikan yang diraih. Sebagai hasil dari upaya yang sudah dilakukan selama
ini, Mitra MAMPU telah membuat perbedaan nyata dalam kehidupan jutaan
perempuan dan anak perempuan di seluruh negeri, serta memberikan kontribusi
yang akan terus mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan di
Indonesia,” tegasnya.

Pemerintah Australia berkomitmen untuk melanjutkan kemitraan kami dengan
penting, termasuk bukti yang menghubungkan pekerjaan Mitra MAMPU dengan 700
kebijakan di tingkat lokal hingga nasional, yang terkait langsung dengan tujuh
dari sembilan Agenda Aksi Kolektif MAMPU.

Terutama, melalui pendampingan MAMPU, para Mitra telah berkontribusi pada
sebuah Peraturan Nasional baru yang mengatur perlindungan para pekerja migran
dan keluarganya, dan telah membantu merevisi UU Perkawinan tahun 1974 untuk
melawan perkawinan anak.

Secara kumulatif, sampai saat ini MAMPU telah membantu secara langsung 183.925
masyarakat Indonesia (143.291 perempuan dan 40.634 laki-laki) untuk
mendapatkan akses pada berbagai layanan penting termasuk program perlindungan
sosial, kesehatan reproduksi, dan dukungan bagi korban dan penyintas Kekerasan
Terhadap Perempuan (KTP).

Statistik Pemerintah menunjukkan bahwa secara tidak langsung ada 2,8 juta
perempuan yang tinggal di desa-desa tempat MAMPU bekerja dapat merasakan
manfaat dari pencapaian tersebut.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Bappenas Woro
Srihastuti Sulistyaningrum, S.T., menekankan pentingnya keberlanjutan dari
praktik baik Program MAMPU.

Program MAMPU telah menghasilkan banyak pembelajaran dan praktik yang perlu
terus dilanjutkan, disinergikan dengan berbagai program yang sudah ada di
tingkat pusat, daerah, dan desa, dan diperluas pelaksanaannya.

“Kebijakan dan regulasi juga perlu didorong untuk dapat memastikan berbagai
pembelajaran dan praktik baik tersebut terintegrasi ke dalam sistem yang sudah
berjalan,” tandasnya. Woro juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi
dan kemitraan multipihak.

“Kami berharap para Mitra MAMPU tetap melanjutkan kerja pemberdayaan
perempuan, meneruskan berbagai inovasi yang sudah dikembangkan, dan memperluas
cakupan kerjanya.

Kami juga berharap Mitra MAMPU terus melakukan koordinasi dan menjalin
kemitraan yang semakin erat dengan Pemerintah desa, Pemerintah daerah, serta
seluruh pihak terkait lainnya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan,” tutupnya. (rhm)