Maros – Komisi IV DPR RI siap untuk memberikan dukungan kepada Kemeterian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk kemajuan perikanan budidaya.
“Subsektor Perikanan Budidaya memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional dan pemenuhan kebutuhan pangan,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin pada acara kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan baru baru ini.
Sudin mengatakan Komisi IV DPR RI akan berusaha mendorong sektor perikanan untuk lebih mengedepankan teknologi khususnya dalam bidang perikanan budidaya.
“Dengan adanya alih teknologi kepada petambak tradisional, potensi akan termanfaatkan secara maksimal, dan sekaligus meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat” jelas Sudin.
Dalam acara ini, turut diserahkan bantuan program prioritas KKP kepada pembudidaya di Maros meliputi benih Ikan Kakap Putih, benih Udang Windu, benih Ikan Nila Salin, benih ikan Bandeng dan pakan mandiri hasil produksi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar.
Selain itu bantuan modal usaha juga diberikan kepada pelaku usaha perikanan di Sulawesi Selatan. Total nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp. 969.960.000.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dalam keterangannya menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa KKP saat ini terus konsen pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui penciptaan peluang berusaha di bidang perikanan budidaya sebagaimana yang diamanhkan oleh Presiden Indonesia, Jokowi.
Menurutnya aspek kesejahteraan dan kebercukupan pangan saat ini mulai bertumpu pada subsektor perikanan budidaya. Slamet menambahkan “Peningkatan inovasi teknologi pada tambak rakyat sangat mungkin untuk dilakukan, tentunya dengan tetap mengedepankan kaidah Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
Selain peningkatan kesejahteraan pembudidaya, proses upgrade teknologi tambak tradisional juga dapat turut mendongkrak produksi udang nasional. Seperti diketahui, KKP mencanangkan target peningkatan nilai ekspor udang sebanyak 250% hingga tahun 2024.
Untuk memenuhi target tersebut, dibutuhkan peningkatan volume produksi udang untuk bahan baku ekspor dari 240 ribu ton pada 2018 menjadi sebesar 578 ribu ton pada 2024.
Menyambut tantangan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Udang Nasional untuk memastikan target yang ditetapkan dapat terwujud.
“KKP akan terus membangun kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi seperti yang sudah diterapkan di beberapa daerah. Sistem ini memiliki manfaat mengefisiensikan input produksi sehingga akan meningkatkan daya saing harga di pasar.
Selain itu keunggulan lainnya adalah dapat meminimalisir terjadinya penyakit serta memudahkan dalam manajemen, transfer teknologi dan peningkatan kelembagaan pembudidayaan yang terlibat,” lanjut Slamet
Sebelumnya kawasan percontohan budidaya udang berkelanjutan dengan konsep klasterisasi telah diterapkan di beberapa daerah seperti Desa Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat, Desa Sarjo Kabupaten Pasangkayu Sulawesi Barat, Desa Sejoli Kabupaten Parigi Motutong Sulawesi Tengah dan selanjutnya akan dikembangkan di 4 (empat) Kabupaten wilayah utara yakni Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah), Gorontalo Utara (Gorontalo), Bone Bolango (Gorontalo), dan Bolang Mogondow (Sulawesi Utara) yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama. (rhm)
