Koster Tegaskan Balai Diklat PKN Tingkatkan Kualitas SDM Pemeriksa Keuangan

Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan keberadaan Balai Diklat PKN sangat berpetan penting dalam meningkatkan Kualitas SDM lembaga Pemeriksa Keuangan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri konferensi internasional tentang tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara untuk mendorong pembangunan berkelanjutan digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (10/10/2019).

Konferensi internasional digelar di Aula Pertemuan Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dirangkai dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk peresmian Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara (Balai Diklat PKN) BPK RI yang berlokasi di Kabupaten Gianyar Bali.

Gubernur mengapresiasi keberadaan Balai Diklat PKN. Menurutnya, ini merupakan langkah yang bagus untuk peningkatan kualitas SDM khususnya jajaran lembaga pemeriksa keuangan.

“Sangat bagus untuk kemajuan kualitas SDM,” tegas Koster.

Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa konferensi ini merupakan forum berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi forum fasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pengelolan keuangan negara untuk mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan di dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

“Konferensi ini merupakan wujud kontribusi BPK RI untuk mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemeriksaan,” ujarnya.

Moermahadi menambahkan, sejak tahun 2016, BPK RI telah bergabung dengan INTOSAI Knoledge Sharing Committee (KSC) dan INTOSAI Development Intiative (IDI) pada program pengembangan kapasitas pemeriksaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Moermahadi juga menyinggung keberadaan Balai Diklat PKN BPK RI.

Menurut dia, keberadaan balai diklat ini merupakan wujud komitmen BPK RI sesuai mandat dan visi BPK RI untuk pengembangan sumber daya manusia dalam mengawal tata kelola keuangan negara.

Konferensi melibatkan para pemeriksa (auditor), penelitia, perwakilan pemerintah daerah, asosiasi profesi IAI, IIA, IAPI, ISACA, CPA Australia.

Sementara yang tampil sebagai pembicara antara lain Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas Arifin Rudiyanti, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo, Jane Meade dari Group Executive Director in the Professional Services and Relationships Group oh The Australian National Office dan Attorney VI Commision on Audit of the Republic of the Philippines Javien D. Ompoc.

Pada paparannya, para narasumber membahas peran masing-masing selaku pemerintah, akademisi dan lembaga pemeriksa dalam mendukung tata kelola dan akuntabilitas guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. (rhm)