KPK Diminta Selidiki Paket ‘Boneka’ Pilkada Jembrana

ilustrasi

Kabarnusa.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat diminta turun melakukan penyelidikan atas munculnya paket ‘boneka’ di Pilkada Jembrana, Bali yang dinilai merusak demokrasi di Indonesia.

Isu adanya paket yang direkayasa untuk memuluskan langkah kandidat tertentu dalam Pilkada di Kabupaten Jembrana terus menyeruak.

Kabar paket abal-abal berhembus kencang dan perhatian publik mengarah pada Paket SIGY yakni I Komang Sinatra yang berpasangan I Gusti Agung Ketut Sudanayasa.

Kedua pasangan itu disebut-sebut menjadi paket ‘boneka’ yang sengaja diciptakan untuk mensiasati agar tidak terjadi calon tunggal.

Diketahui paket SIGY dibentuk Forum Komunikasi Antar Partai (Forkap) yang diusung Partai Nasdem yang memiliki 1 kursi di DPRD Jembrana, PKB dengan 2 kursi di DPRD Jembrana, dan Partai Hanura dengan jumlah 4 kursi di DPRD Jembrana.

Info berkembang, paket ‘boneka’ itu disinyalir dilahirkan oleh calon kuat sehingga menghadirkan lawan atau kandidat boneka yang sangat mudah dikalahkan.

Masyarakat luas juga menilai, bahwa patut diduga dibalik lahirnya paket ‘boneka’ itu ada permainan uang, bisnis dan deal-deal politik lainnya.

Sementarapesaing paket bayangan itu adalah petahana atau imcumbent dikenal Paket Abang yaitu Putu Artha berpasangan dengan Made Kembang Hartawan yang dijagokan PDI Perjuangan.

Penolakan paket boneka disuarakan Wakil Ketua Koalisi Bali Mandara (KBM), I Made Mudarta. yang menilai pendeklarasikan paket abal-abal itu bertentangan dengan semangat demokrasi untuk melahirkan pemimpin yang baik dengan semangat demokrasi yang sehat.

“Paket boneka inilah salah satu kegagalan demokrasi dalam pilkada serentak. Seharusnya, semangat Pilkada serentak menciptakan pemimpin yang berintegritas,” ucap Mudarta kepada wartawan Minggu (23/8/2015).

Kalau ada yang menciptakan pasangan boneka agar sehingga pilkada bisa berjalan secara formalitas, maka itulah kejahatan demokrasi tertinggi.

Dia meminta aparat penegak hukum di Pusat perlu melakukan pencegahan dan mengantisipasi dengan menyelediki pilkada serentak yang membuat rekayasa mendaftarkan paket boneka.

Sementara Ketua DPD Hanura Bali yang baru terpilih, Made Sudarta berjanji menyelidiki paket SIGY yang juga diusung partai besutan Wiranto.

Kata dia partainya akan menolak dan tidak akan pernah setuju untuk mengusung paket ‘boneka’ atau rekayasa dalam Pilkada serentak ini.

“Saya baru terpilih secara aklamasi jadi Ketua DPD Hanura dan kita akan selidiki dulu paket itu. Jika benar itu kandidat boneka maka saya akan menolak dengan tegas.

Sesuai hati nurani, kalo kandidat boneka tidak cocok dan tidak elok, artinya partai tidak berkembang karena sudah diketahui masyarakat kandidat ini boneka.

“Kita juga khawatir partai akan jadi partai boneka,” tutup senator Kabupaten Badung itu. (rhm)