KPPU Duga Ada Spekulan Kurangi Pasokan dan Mainkan Harga Beras

Ketua KPPU Syarkawi Rauf didampingi Dendy R Sutrisno di Denpasar saat paparkan update persaingan usaha yang ditangani KKPU

DENPASAR – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga ada spekulan atau pelaku-pelaku bisnis beras dengan mengurangi pasokan agar dapat mempermainkan harga beras hingga melambung.

Berdasar pantauan KPPU, terjadi penurunan volume beras di Pasar Induk Cipinang sejak Desember 2017 hingga pertengahan Januari 2018. Biasanya dalam kisaran 5.000 ton setiap Senin dan rata-rata 2.500 ton untuk Selasa hingga Kamis.

Hanya saja, jumlah tersebut, terus mengalami penurunan menjadi di bawah 5.000 ton atau di bawah 2.500 ton di luar hari Senin. Padahal minggu ketiga Januari, kata Ketua KPPU RI Syarkawi Rauf sejumlah daerah di Indonesia memasuki masa panen raya.

“Dugaan kami adalah jangan-jangan ada sekelompok pelaku usaha sengaja kurangi pasokan ke pasar yang buat harga bertahan di tingkat tinggi,” ujarnya dalam update perkembangan isu mengenai persaingan usaha yang ditangani KPPU di Denpasar, Sabtu (24/2/2018).

Karenanya, KPPU mendorong institusi berwenang dalam statistik untuk mempublikasikan data produksi beras sehingga menjadi patokan bagi lembaga lain.

Selain itu, dia mendorong pembangunan pasar induk baru di luar Jakarta agar bisa memperkaya referensi beras misalnya di Jawa Timur yang dikenal sebagai salah satu produsen beras terbesar di Indonesia .

Demikian juga, empat daerah lainnya di Tanah Air perlu membangun pasar induk seperti di Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan atau Sumatera Utara.

“Adanya pasar induk beras baru itu menjadi “hub” atau pusat untuk regional daerah masing-masing,” katanya menegaskan didampingi pejabat KPPU Kantor Perwakilan Daerah Surabaya Wilayah Kerja Jatim, Bali dan Nusra Dendy R Sutrisno dalam pertemuan yang dihadiri kalangan media cetak, online dan elektronik di Bali itu.

Syarkawi mencontohkan, keberadaan pasar induk beras Cipinang di Jakarta nantinya bisa memasok di wilayah Jawa dan Sumatera sedangkan di Jawa Timur untuk wilayah Indonesia Timur.

Jika di pasar induk beras Cipinang hanya ada beberapa pedagang beras besar dikhawatirkan mereka akan mengendalikan harga beras sehingga menjadi sistem yang tidak adil dalam usaha.

Diungkapkannya, selama ini tata niaga beras nasional, banyak waktu terbuang dalam proses memakan waktu pengiriman karena beras dari Jawa Timur harus dibawa ke Jakarta terlebih dahulu sebelum dipasarkan ke daerah lain.

“Kenapa tidak langsung dari Jatim ke daerah tujuan?. Kalau seperti begitu akan menambah biaya transportasi tinggi, biaya gudang dan itu yang buat harga beras naik,” tandas Syarkawi. (rhm)