Jakarta – Pemerintah Pusat berkomitmen mendukung penguatan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi di Provinsi Aceh, sebagai salah satu upaya untuk menekan nilai impor migas yang tinggi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam audiensi bersama Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (28/1/2022).
“Aceh punya sejarah panjang untuk kontribusi sumber migas, negara kita punya sumber yang besar. Tapi karena pengelolaan sumber migas lokal yang naik turun, akhirnya kita lihat impor migas kita malah naik,” ujar Moeldoko.
KSP Imbau Pasien Omicron Tanpa Gejala Manfaatkan Isoman dan Telemedicine
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Impor migas pada bulan Desember 2021 tercatat US$ 3,38 miliar, naik 11,66% dari bulan November. Bila dibandingkan dengan Desember 2020 yang sebesar US$ 1,48 miliar, nilai impor migas meroket 127,95%.
“Saya harap BPMA bisa bekerja secara optimal agar dapat berkontribusi menurunkan nilai impor migas kita yang tinggi,” sambungnya.
Kepala Staf juga mengatakan bahwa KSP akan mendukung BPMA dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan migas seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Moeldoko Minta UMKM Manfaatkan Platform Digital