Kabarnusa.com – Program mina politan di Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, Bali yang digadang-gadang pemerintahan setempat terancam batal terlaksana.
Padahal, Pemkab Jembrana telah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan penggusuran terhadap warga, yang mendiami tanah negara yang rencananya untuk kawasan Mina Politan itu.
Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan tidak ada program Mina Politan
seperti dielu-elukan Pemkab Jembrana.
Hal tersebut terungkap saat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Senin (3/8/2015).
”Tidak ada lagi program Mina Politan, dalam program-program Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kita akan fokus pada program pusat perikanan terpadu dan terintergrasi,” terang Susi.
Lebih lanjut Susi mengatakan, pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuat satu wilayah itu bisa terintergrasi.
Karena apabila tidak terintergrasi, maka tidak ada iefisiensi dan menimbulkan banyak masalah, termasuk masalah BBM.
Guna mengatasi maslah BBM, dibuat kartu nelayan, seperti rekening koran untuk BBM nelayan. Sehingga cukup mendapat persetujuan sekali dalam pembelian BBM dengan menunjukan kartu nelayan.
Diketahui, sejak lama Pemkab Jembrana berencana membuat kawasan Mina Politan di Pengambengan.
Program ini ditujukan untuk pengembangan kegiatan perikanan, seperti meningkatkan hasil tangkap ikan serta budidaya dan pengolahan produk perikanan yang berdaya saing tinggi, efisiensi dan berkualitas.
Untuk mewujudkan program ini, Pemkab Jembrana membersihkan lahan yang merupakan tanah negara dengan menggusur puluhan warga yang telah bertahun-tahun.ditempati. (dar)
