Milik Umat, PHDI Bali Tegaskan Independen dalam Pilkada Serentak

25 Februari 2018, 12:39 WIB

PHDI%2Bsudiana

DENPASAR – Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Prof Dr IGN Sudiana menegaskan lembaga yang dipimpinnya merupakan milik umat Hindu sehingga tetap independen tidak mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada Serentak 27 Juni 2018.

Sudiana sekaligus mengklarifikasi serta menyesalkan perbuatan pihak tertentu yang mencatut nama dirinya dan lembaga PHDI Bali seolah-olah mendukung salah satu paket Cagub Bali sebagaimana beredar beberapa di grup WA.

“Saya menegaskan, PHDI Bali tidak mendukung calon manapun dalam Pilgub Bali karena PHDI milik umat hindu dan bersifat independen,” katanya dalam rilis diterima Kabarnusa.com.

Independensi PHDI diatur dalam AD/ART yang harus mengayomi seluruh umat Hindu dalam menjalankan amanat organisasi. Dirinya mengetahui, nama PHDI Bali dan dirinya selaku ketua dikaitkan seakan mendukung salah satu kandidat yang beredar di grup tersebut.

“Saya tidak tahu dimana lagi fliyer itu beredar dan siapa yang membuatnya. Yang jelas PHDI bali bersikap independen dalam pilgub maupun pileg yang akan datang,” lanjut Sudiana.

Dia juga mengimbau tim sukses kandidat yang memasang fliyer tersebut, jika benar dibuat tim sukses, agar segera dicabut. Minimal membuat klarifikasi tentang keberadaan fliyer yang membawa-bawa nama PHDI agar tidak timbul kesalahpahaman.

Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora menginformasikan, fliyer itu dia peroleh dari tokoh dan aktivis independen yang menyesalkan adanya fliyer yang mencatut nama Ketua PHDI Bali.

“Kami berterima kasih atas informasi yang disampaikan, dengan pengalaman ini kami mengimbau tim sukses maupun pendukung Cagub tertentu agar tidak membawa-bawa Phdi untuk mencari dukungan ke umat,” harapnya.

Untuk itu, ia mengajak semua umat untuk menjaga majelis milik umat Hindu ini demi kebaikan bersama. Umat juga diminta menjaga Pilgub yang sesuai prinsip vasudeva kuthum bakam, persaudaraan dalam penghormatan terhadap hak politik masing-masing sebagai salah satu hak asasi manusia. (rhm)

Artikel Lainnya

Terkini