Ngaku Tak Paham Reklamasi, Bupati Badung Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Kabarnusa.com –
Meski mengaku tidak terlalu paham tentang reklamasi namun Bupati Badung
Nyoman Giri Prasta menegaskan dirinya menolak reklamasi Teluk Benoa.

Sikap
tegasnya itu, disampaikan Bupati Giri Prasta saat dicecar wartawan usai
menghadiri pertemuan Conseil Meeting International du Sport Militaire
(CSIM) di Kuta Senin (11/4/2016).

Menurutnya, urusan reklamasi di Teluk Benoa itu, kini telah diserahkan sepenuhnya ke pusat.

“Itu bukan kewenangan kita,” sergah bupati dari PDI Perjuangan itu.

Baginya, sejak awal lebih fokus dengan upaya normalisasi di Teluk Benoa. Menjadikan yang tidak normal menjadi normal kembali.

Dicontohkan Giri, ada Tukad Mati, untuk pembuangan air dialirkan ke laut, saat ini tengah dalam kajian.

“Kami
kaji pendangkalan, biar air mengalir dari daratan ke laut, kami
khawatir kalau rob, air laut bahkan naik ke daratan, ini harus ada
kajian, tak ada hubungan dengan reklamasi mohon maaf, ini murni
antisipasi bagaimana Kuta tidak banjir,” paparnya.

Terkait
rencana reklamasi yang diklaim akan membawa kemajuan dan kebaikan untuk
pariwisata dan masyarakat Bali, Giri meminta agar jangan buru-buru
terbawa wacana tersebut.

“Saya kira itu, harus ada kajian, jangan
bilang masih bagus-bagus reklamasi, konsepnya apa, harus kita lihat dahulu,
jangan kita ikut wacana,” katanya.

Jangan kemudian, ada wacana
reklamasi, kemudian tiba-tiba ikut. Tidak seperti itu dan harus juga
dilihat peruntukan daerah tersebut.

Disinggung kembali, apakah dirinya mendukung atau menolak reklamasi, Giri menegaskan sikapnya.

“Kalau
bicara reklamasi, begini ya, karena saya jujur, belum tahu persis apa
itu reklamasi itu, kalau secara tegas, aspirasi sejak awal, saya menolak
reklamasi,” tandasnya.

Bahkan, jauh hari saat diirinya menjadi
calon bupati, Giri menyatakan menolak reklamasi. Kalau normalisasi,
seperti itu konsep yang ditawarkannya.

Atas aspirasi bendesa adat
di Badung yang menolak reklamsi, Giri tidak mau terpancing menanggapi.
Yang pasti, sebagai aspirasi, akan diakomodir.

Namun, sebagai pejabat pemerintahan harus menghormati konstsitusi. Tidak mungkin dirinya melawan konstitusi,

“Aspirasi
itu tanggungjawab kami juga, urusan kepemerintahan itu beda nanti,
siapapun jadi pemerintah harus mendengarkan aspirasi, kan begitu,  saya
sudah jelas, tegas saya mengatakan bahwa menolak reklamasi itu,”
demikian Giri. (rhm)