Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ketiga tersangka berinisial JF alias O, FS, dan S ditahan oleh Penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada Senin (16/11/2026) dan langsung dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.
Juru Bicara OJK menyatakan penahanan terhadap ketiga karyawan swasta tersebut dilakukan demi mempercepat dan menjaga kelancaran proses penyidikan. Penyidik menilai terdapat kekhawatiran para tersangka bersikap tidak kooperatif apabila tidak dilakukan penahanan.
“Penahanan ini merupakan langkah tegas penyidik sesuai ketentuan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran penyidikan. Meski demikian, OJK tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menghormati hak-hak hukum para tersangka,” ujar Juru Bicara OJK dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Selain ketiga tersangka yang ditahan di Bareskrim Polri, penyidik juga menetapkan satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta di salah satu perusahaan sekuritas.
Penahanan terhadap TGB belum dilakukan oleh OJK karena yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum dalam perkara lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK menjelaskan, kasus ini bermula dari temuan dugaan manipulasi pasar pada perdagangan 29 Mei 2023. Keempat tersangka diduga menciptakan gambaran semu dan menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, keadaan pasar, hingga harga efek di BEI.
Adapun efek yang menjadi objek manipulasi meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta tiga produk waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
“Dalam menjalankan modusnya, para tersangka membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek, serta mendanai transaksi menggunakan rekening bank pihak lain. Akibat praktik ini, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai sekitar Rp6,97 miliar,” ungkap Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK.
Perkara ini merupakan hasil pengembangan dari fungsi pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Pasal tersebut sebagaimana telah diubah dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menegaskan akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia agar penegakan hukum di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan konsisten.
Langkah hukum ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam memperketat pengawasan pasar modal.
Melalui upaya penindakan yang berkelanjutan, otoritas berupaya memastikan terciptanya perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien demi melindungi investor serta menjaga kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan nasional.***

