 |
| Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto /dok.kabarnusa |
DENPASAR – Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Bali mempersiapkan proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif usai merampungkan segala berkas sebagai syarat verifikasi Komisi Pemilihan Umum sebagai calon peserta pemilu,
.
Ketua DPW PSI Bali, I Nengah Yasa Adi Susanto menyebutkan PSI sudah pasti akan menjadi peserta pemilu 2019 mengingat segala kesiapan verifikasi KPU sudah diselesaikan.
“Kini, kerja selanjutnya adalah mempersiapkan proses pendaftaran bacaleg yang akan diusung PSI Bali. Administrasi mengenai verifikasi KPU sudah kami rampungkan, sementara kami akan mempersiapkan proses bacaleg PSI,” ungkapnya dalam media gathering, Minggu (27/8/2017).
Sambil menunggu proses verifikasi KPU, PSI juga tengah mempersiapkan calon-calon legislatifnya. Bakal Calon Legislatif PSI terdiri dari kader internal dan eksternal partai.
Sebagai Partai Baru yang mengusung DNA Kebajikan dan Keragaman ini, PSI ingin menjadi kendaraan bagi orang-orang baik yang ingin merubah wajah Indonesia melalui jalur Politik.
“Kami ingin mencari orang-orang baik untuk bergerak melalui Politik dan menjadi Calon Anggota Legislatif dari PSI. PSI Siap menjadi kendaraan khususnya bagi anak muda dan perempuan serta tanpa mahar politik,” ungkap Adi.
Untuk itu PSI membuka secara resmi pendaftaraan Caleg 2019 pada 27 Agustus 2017. Pedaftaran dapat di lakukan secara langsung dengan tim seleksi Bacaleg DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kab/Kota.
Untuk lebih memudahkan juga dapat melakukan pendaftaran melalui website www.psi.id. Untuk menjamin kredibilitas Bacaleg yang mendaftar, PSI tentu sudah mempersiapkan syarat hingga evaluasi kompetensi.
“Kami akan bekerjasama dengan lembaga penelitian dan survey, akademisi, aktivis dan tokoh lintas agama untuk memastikan kredibilitas calon yang kami usung,” terang Adi.
Terkait Kredibilitas Caleg pihaknya juga menegaskan bahwa Caleg PSI nantinya harus sesuai dengan DNA PSI yaitu menebar Kebajikan dan merawat Keragaman.
“Caleg dari PSI nanti tentu harus memiliki sikap dan komitmen terhadap perilaku anti korupsi dan intoleransi, keberpihakan terhadap perempuan, serta isu lingkungan,” demikian Adi. (rhm)
