Denpasar – Provinsi Bali mencatatkan sejarah baru sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience (ARISE).
Instrumen analisis berbasis data ini dihadirkan untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mengantisipasi risiko bencana secara lebih terukur.
Komitmen tersebut ditekankan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, saat membuka kegiatan Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, pada Selasa (10/11/2026).
Kegiatan peningkatan kapasitas ini merupakan tindak lanjut dari serah terima resmi sistem ARISE kepada Pemprov Bali yang telah dilangsungkan pada 6 Oktober 2026 lalu.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan implementasi sistem digital ini tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan. Ia meminta agar pemanfaatan ARISE dikawal secara konsisten melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta pemutakhiran data secara berkala.
“Implementasi ARISE harus ditindaklanjuti dengan penguasaan aspek teknis dan operasional oleh aparatur pemerintah, sehingga sistem ini benar-benar hidup dan diterapkan dalam tugas kedinasan sehari-hari,” ujar Gubernur Koster
Sebagai destinasi pariwisata berstandar global yang memiliki tingkat kerentanan geografis terhadap bencana alam, Koster menilai Bali membutuhkan sistem mitigasi dan pengelolaan risiko yang komprehensif.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup bertumpu pada infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat semata, tetapi wajib ditopang oleh ketahanan fiskal yang tangguh.
Hal ini untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai dalam menanggulangi dampak bencana tanpa mengorbankan kesinambungan pelayanan publik serta roda perekonomian masyarakat.
Melalui Dashboard ARISE, jajaran perangkat daerah kini memiliki instrumen untuk memetakan, mengukur, serta mengantisipasi potensi beban fiskal maupun kerugian ekonomi akibat bencana secara presisi.
Hasil analisis ini nantinya diintegrasikan langsung ke dalam siklus perencanaan pembangunan serta penganggaran daerah, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), agar intervensi dapat dilakukan secara proaktif sebelum bencana terjadi.
Lebih jauh, langkah strategis ini dinilai sejalan dengan arah Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Gubernur Koster merinci penguatan fiskal ini merefleksikan nilai Jana Kerthi (penyelamatan manusia), Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi (keharmonisan alam), di mana keselamatan krama Bali serta wisatawan senantiasa menjadi prioritas utama.
Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Adriyanto, menyampaikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Gubernur Koster.
Dalam keynote speech bertajuk Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE, ia memuji langkah Bali yang menjadi pelopor penerapan ARISE di Indonesia.
“Langkah ini merupakan terobosan strategis dalam mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, khususnya dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah menghadapi potensi dampak bencana. Bali memiliki ketergantungan yang besar terhadap keberlangsungan infrastruktur dan pariwisata, sehingga gangguan sekecil apa pun berpotensi berdampak luas pada perekonomian. Pemanfaatan ARISE akan membantu pemerintah mengidentifikasi risiko ini secara dini,” jelas Adriyanto.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pemanfaatan sistem yang dikembangkan bersama Kementerian Keuangan, ITB, dan UNDRR tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penyediaan data kebencanaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam strategi pembiayaan, serta Bappeda dalam perencanaan pembangunan, menjadi kunci agar analisis ARISE dapat diterjemahkan menjadi kebijakan fiskal yang efektif dan adaptif.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Koster telah menginstruksikan Bappeda, BPKAD, dan BPBD Provinsi Bali untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan mulai dari pemahaman risiko fiskal, simulasi kelompok, hingga praktik langsung (hands-on) penggunaan sistem demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tangguh, aman, dan berkelanjutan.***
