Denpasar – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali menggelar Pertemuan Koordinasi AIDS di Tempat Kerja (ATK) pada Senin, 15 September 2025, untuk memperkuat pencegahan HIV/AIDS dan menanggulangi diskriminasi terhadap pekerja.
Pertemuan yang dihadiri 30 perwakilan dari berbagai instansi, perusahaan, dan lembaga ini digelar di Sekretariat KPA Provinsi Bali.
Perkuat Komitmen di Dunia Kerja
Acara yang dipandu oleh Pengelola Program KPA Provinsi Bali, Drs. Yahya Anshori, M.Si., ini dibuka langsung oleh Kepala Sekretariat KPA Provinsi Bali, AA Ngurah Patria Nugraha, S.Sos., M.AP.
Menurut Yahya, kegiatan ini sangat krusial mengingat HIV/AIDS dan TBC masih menjadi isu kesehatan yang dapat memengaruhi produktivitas tenaga kerja.
“Program AIDS di Tempat Kerja sangat penting untuk mencegah penurunan kualitas dan produktivitas SDM akibat isu kesehatan ini,” ujar Yahya.
Indonesia sendiri telah memiliki komitmen kuat dalam penanggulangan HIV/AIDS di dunia kerja.
Hal ini diatur dalam Permenaker No. 13 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan TBC dan Kepmenakertrans No. 68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk aktif melakukan edukasi, pencegahan, dan menjamin perlindungan terhadap pekerja dengan HIV.
Urgensi Penanganan bagi Usia Produktif
Data kumulatif KPA Provinsi Bali hingga Mei 2025 mencatat 32.733 kasus HIV/AIDS di Bali. Mayoritas, sekitar 87% dari kasus ini, ditemukan pada kelompok usia produktif (20-49 tahun).
“Data ini menunjukkan urgensi penanganan HIV/AIDS di dunia kerja karena kelompok usia produktif paling banyak terdampak,” jelas Yahya.
Mengingat hal tersebut, Yahya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor—mulai dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, KPA daerah, hingga perusahaan—untuk memastikan tidak ada pekerja yang kehilangan haknya hanya karena status HIV.
Pertemuan ini diharapkan dapat mendorong seluruh pihak terkait untuk semakin solid dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Bali.
Selain instansi pemerintah dan perusahaan, pertemuan ini juga dihadiri perwakilan dari lembaga pemasyarakatan, BNN, hingga kelompok jurnalis peduli AIDS.***
