Polemik Penundaan Musda Golkar Gunungkidul: Kader Desak Kepastian Jadwal dan Tolak Intervensi Plt

Gunungkidul — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul yang telah berlangsung selama setahun terakhir memicu polemik berkepanjangan di internal partai.

Kondisi ini membuat jajaran Pengurus Tingkat Kecamatan (PK), dewan pertimbangan, hingga para sesepuh partai mendesak agar agenda lima tahunan tersebut segera dilangsungkan secara transparan dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Ketidakpastian jadwal ini tidak hanya menimbulkan tanda tanya besar di kalangan kader akar rumput, tetapi juga memanaskan situasi politik internal.

Ketegangan meningkat setelah muncul isu di lapangan terkait rencana penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) yang menyasar para pemilik hak suara sah menjelang pelaksanaan Musda.

Menanggapi dinamika tersebut, Pimpinan PK Panggang sekaligus Koordinator Relawan Golkar Dapil V, Haryanto, dengan tegas menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam jika hak suara sah mereka dirampas oleh pihak-pihak tertentu yang berupaya memaksakan kehendak demi memenangkan kandidat tertentu.

“Sebagai pemilik hak suara sah, tentu kami tidak rela jika hak kami dirampas dengan menjalankan mekanisme yang menabrak aturan. Kami mendengar ada pihak tertentu yang memaksakan kehendak memilih salah satu kandidat yang sebenarnya tidak dikehendaki akar rumput,” ujar Haryanto, Jumat (6/11/2026).

Haryanto mengingatkan  konstitusi partai secara tegas melarang penunjukan Plt dalam kurun waktu enam bulan menjelang Musda, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi.

Menurutnya, pelanggaran terhadap aturan tersebut akan membuat hasil Musda cacat hukum dan berpotensi memicu gelombang perlawanan dari para relawan serta akar rumput.

Pandangan senada diungkapkan oleh perwakilan PK Kapanewon Ponjong, Supriyono. Menurutnya, aksi doa bersama dan keprihatinan yang sempat digelar oleh para kader murni merupakan manifestasi aspirasi dari bawah. Para kader, kata dia, siap bersikap legowo menerima siapapun calon yang terpilih asalkan prosesnya berjalan secara demokratis tanpa mencederai aturan internal partai.

“Namun, jika ada pihak yang menabrak aturan dan menyakiti masyarakat Gunungkidul, maka akan muncul mosi tidak percaya. Tidak hanya dari akar rumput Gunungkidul, tetapi masyarakat Golkar DIY juga akan bergerak,” tegas Supriyono.

Dari internal struktural, Dewan Pertimbangan DPD Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut menyoroti pentingnya netralitas dari pimpinan tingkat di atasnya. Ia mendesak pengurus DPD Golkar DIY untuk bersikap adil, mandiri, dan tidak memihak dalam menyelesaikan persoalan ini.

Ratno juga memperingatkan bahaya konsentrasi partai yang terlalu lama tersedot pada konflik internal, di tengah langkah partai politik lain yang sudah mulai gencar melakukan konsolidasi pemenangan pemilu.

“Jika aturan permainan ini dilanggar dan ditabrak, akan ada konsekuensi besar yang dihadapi Partai Golkar. Saat ini partai-partai lain sudah mulai bersiap melakukan konsolidasi pemenangan pemilu, sementara Golkar justru masih disibukkan dengan urusan internal Musda,” ungkap Ratno.

Sementara itu, Tokoh senior Partai Golkar, Jumiran, menyayangkan molornya agenda penting ini yang kerap tersendat akibat kepentingan kelompok tertentu. Memasuki usia partai yang telah menginjak 62 tahun, ia berharap jajaran pimpinan segera mengambil langkah nyata untuk merampungkan Musda pada tahun ini.

“Mohon pimpinan segera melaksanakan tugas penting Musda ini. Siapapun yang terpilih sesuai hati nurani kader Gunungkidul, wajib kita dukung bersama demi kebesaran Partai Golkar di masa mendatang,” tutup  Jumiran.***