Presiden Joko Widodo Akui Susahnya Urus Izin Usaha

Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Nusa Dua Bali

NUSA DUA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya mengalami langsung susahnya mengurus sebuah izin untuk kegiatan usaha.

Saat berbicara di hadapan ratusan notaris dalam dan luar negeri, Jokowi secara blak-blakan menuturkan, bagaimana dirinya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta mengurus sendiri untuk mendapatkan izin.

Dia sengaja ingin mengurus izin mulai dari birokrasi di bawah guna mendapatkan gambaran langsung bagaimana pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan tanda tangan pejabat berwenang di bawah, sampai harus menunggu empat hari demikian seterusnya hingga pengurusan sebuah izin bisa memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sampai tahunan..

“Saya pernah jadi pengusaha, wali kota, gubernur. Sebagai pengusaha waktu itu, saya sering berurusan dengan notaris‎,” tuturnya saat memberikan sambutan pada Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (8/9/2017).

Karena itu, dirinya mengetahui persis apa yang dikerjakan oleh notaris. Bagaimana pelayanan dan apa dirasakan oleh klien notaris. “Pengalanan itu membuat saya menyadari susahnya pengurusan izin di Indonesia,” tutur mantan Wali Kota Solo itu.

Kata Jokowi, memang benar faktanya seperti itu di mana banyak izin yang harus diurus. Syarat-syarat bahkan berubah menjadi perizinan yang mesti dilalui.

“Memang benar kok. Inilah proses-proses yang akan kita sederhanakan dan akan simpelkan sehingga semuanya berjalan dengan cepat,” katanya menegaskan.

Dia kemudian memberikan ilustrasi saat ini, bukan negara besar kalahkan kecil. Tapi negara cepat yang mengalahkan negara lambat. Kuncinya berada di situ.

Sekali lagi Kepala Negara menegaskan begitu panjangnya pengurusan izin di Indonesia. Pengurus izin satu bisa panjang dan bolak balik dan kemudian jawaban diterima mayarakat diminta untuk menunggu. (rhm)