Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggenjot percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam Rapat Koordinasi Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali, yang diikuti langsung secara virtual oleh Gubernur Bali Wayan Koster dari Denpasar, Rabu malam.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, memaparkan perkembangan signifikan terkait program bantuan perumahan di Pulau Dewata.
Ia menyampaikan apresiasi mendalam kepada Pemprov Bali serta para kepala daerah kabupaten dan kota atas kolaborasi dan dukungan penuh yang diberikan, termasuk melalui penerbitan surat imbauan percepatan program.
Berdasarkan data yang disampaikan Lilik, realisasi program bantuan perumahan di Bali menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2025 tercatat sebanyak 31 unit, maka pada tahun 2026 ini targetnya melonjak drastis hingga mencapai 4.184 unit rumah.
Dari total target tersebut, sebanyak 387 unit dilaporkan telah rampung sepenuhnya atau 100 persen. Kendati demikian, hingga saat ini Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang baru terealisasi tercatat sebanyak 1.410 unit.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan menjelang akhir tahun, Lilik menegaskan perlunya langkah-langkah taktis dan percepatan di lapangan agar seluruh target dapat tercapai sesuai jadwal.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik saat menyampaikan paparannya dalam rapat koordinasi tersebut.
Selain fokus pada program bedah rumah swadaya, pemerintah pusat dan daerah juga memperluas cakupan hunian layak melalui pembangunan infrastruktur vertikal.
Salah satu proyek strategis yang sedang berjalan adalah pembangunan satu tower rumah susun di Kota Denpasar. Rusun bertipe 36 dengan kapasitas 60 unit tersebut diprioritaskan untuk menampung masyarakat berpenghasilan rendah serta para pelaku pekerja seni di Bali.
Sementara itu, dari lini program non-APBN di bawah naungan Kementerian PKP, pemerintah menargetkan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi sebanyak 1.114 unit pada tahun 2026.
Di sisi lain, program Kredit Program Perumahan (KPP) di Bali mencatatkan prestasi gemilang dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi, yakni menyentuh angka 99,9 persen dan nilai penyaluran mencapai sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi khusus atas pencapaian luar biasa dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Bali.
Ia mengungkapkan Bali merupakan salah satu wilayah dengan performa penyaluran tertinggi secara nasional, di mana Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sukses menduduki peringkat kedua dalam hal penyaluran KUR Perumahan.
Menurut Maruarar, keberhasilan ini tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Bali terhadap program tersebut, yang didorong oleh kemudahan akses serta keunggulan suku bunga yang kompetitif.
“Suku bunga KUR Perumahan ditetapkan tetap sebesar 5 persen sejak awal pencairan hingga masa pinjaman lunas,” jelas Maruarar, menyoroti daya tarik program bagi masyarakat luas.
Menanggapi pencapaian tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa keberhasilan daerahnya tidak hanya terlihat pada sektor perumahan, tetapi juga konsisten pada penyaluran KUR di berbagai sektor produktif lainnya.
Koster menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pemerintah pusat atas sinergi program perumahan yang dinilai sangat tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” ungkap Koster dengan penuh penekanan.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menginstruksikan seluruh jajaran terkait di daerah untuk bekerja lebih cepat dan proaktif dalam mengawal realisasi program bedah rumah.
Menurutnya, penuntasan program renovasi dan pembangunan rumah layak huni merupakan bagian krusial dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan ekstrem dan menyediakan perumahan yang layak bagi setiap keluarga di Bali.
Sebagai informasi, Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri merupakan instrumen pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang dirancang khusus untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki hunian baru maupun membiayai renovasi rumah agar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.
Rapat koordinasi strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan pemerintah daerah, di antaranya Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda serta Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati, yang siap mengawal kelanjutan teknis di lapangan. ***
