Salah Gunakan Izin Tinggal untuk Pasarkan Tanah di Kintamani, WNA Amerika Dideportasi Imigrasi Denpasar

Denpasar – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial SR (34) dari Pulau Dewata.

Tindakan tegas ini diambil setelah yang bersangkutan terbukti melakukan aktivitas pemasaran sebidang tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang menyalahi aturan izin tinggalnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, dalam keterangan resminya pada Jumat (13/11/2026) menjelaskan mengenai aktivitas bisnis properti yang dijalankan SR tidak sejalan dengan izin keimigrasian yang dimilikinya selama berada di Indonesia.

“SR terbukti melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal selama berada di wilayah Indonesia,” ujar Haryo Sakti.

Lebih lanjut, Haryo memaparkan bahwa perbuatan WNA tersebut melanggar ketentuan keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atas pelanggaran ini, pihak imigrasi menjatuhkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dalam bentuk pendeportasian.

Proses pemulangan SR ke negara asalnya telah dilaksanakan oleh jajaran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 21.20 Wita.

Haryo kembali mengingatkan setiap orang asing yang berkunjung maupun menetap di Indonesia memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Bali, sekaligus wujud nyata komitmen Imigrasi untuk Rakyat,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas jajaran Imigrasi Denpasar dalam menindak setiap bentuk pelanggaran keimigrasian di lapangan.

“Keberadaan orang asing di Bali harus memberikan manfaat positif serta tetap menghormati aturan yang berlaku. Pengawasan dan penegakan hukum akan terus dilakukan secara konsisten dan profesional demi menjaga Bali tetap aman dan kondusif,” pungkas Ramdhani.