Aset Tembus Rp22,8 Triliun, OJK Dorong BPR/S Bali Perluas Akses Pembiayaan UMKM

Badung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ketahanan serta daya saing industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Bali.

Upaya ini difokuskan pada peningkatan kualitas intermediasi, penguatan tata kelola, serta perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Evaluasi Kinerja BPR/S Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang mengusung tema “Penguatan Kinerja BPR dan Akses UMKM Menuju Ekonomi Bali Berkelanjutan” di Nusa Dua, Badung, Selasa (3/11).

Forum ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi perkembangan industri sekaligus mempererat sinergi antara OJK, pelaku industri, dan pemangku kepentingan daerah.

Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, dalam sambutannya menegaskan BPR dan BPRS memegang posisi yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah berkat kedekatannya dengan masyarakat dan pelaku UMKM.

Keunggulan tersebut, harus dioptimalkan melalui penyaluran kredit produktif yang selaras dengan karakteristik usaha dan kebutuhan riil masyarakat, seraya tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko.

“Perekonomian Provinsi Bali tercatat tumbuh sebesar 5,78 persen secara year-on-year (yoy) pada triwulan II 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,29 persen (yoy),” ungkap Parjiman.

Struktur ekonomi Bali yang ditopang oleh sektor akomodasi, makan minum, pertanian, kehutanan, perikanan, serta transportasi, dinilai memberikan ruang luas bagi BPR/S untuk memperluas pembiayaan produktif

Hingga September 2026, kinerja industri BPR/S di Bali menunjukkan tren positif. Total aset tercatat mencapai Rp22,81 triliun (tumbuh 2,01 persen yoy), penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp18,22 triliun (tumbuh 1,75 persen yoy), serta penyaluran kredit menembus Rp14,17 triliun (tumbuh 5,66 persen yoy). Capaian ini mendongkrak rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) ke level 77,73 persen.

Dari sisi ketahanan, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR/S Bali berada di level yang sangat kuat, yakni 28,66 persen meningkat dari 27,66 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya dan berada di atas rata-rata nasional.

Kualitas aset pun turut membaik, di mana rasio Non Performing Loan (NPL) gross turun signifikan dari 14,88 persen pada September 2025 menjadi 11,27 persen pada September 2026.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Bali, Adityo Pamudji, mengingatkan pertumbuhan penyaluran kredit saat ini masih didominasi oleh segmen non UMKM.

Berdasarkan data per September 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp6,67 triliun atau mencakup 47,10 persen dari total kredit BPR/S di Bali, dengan pertumbuhan 1,59 persen (yoy)  lebih lambat dibandingkan pertumbuhan kredit non-UMKM yang mencapai 9,56 persen (yoy).

Selain itu, Adityo menyoroti sejumlah risiko yang memerlukan perhatian serius dari manajemen BPR/S, khususnya terkait pengelolaan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) yang mencapai Rp1,48 triliun (meningkat 11,99 persen yoy) serta kredit sindikasi yang tercatat sebesar Rp1,48 triliun dengan rasio NPL mencapai 18,82 persen.

“Kondisi ini menuntut penguatan proses analisis pembiayaan, penilaian agunan, pemantauan proyek, hingga pengendalian konsentrasi risiko yang lebih ketat,” tegas Adityo.

Dari aspek kelembagaan, kemajuan signifikan terlihat dari penurunan jumlah BPR/S yang belum memenuhi ketentuan modal inti minimum, yakni dari 40 entitas pada Desember 2020 menjadi tinggal 5 entitas pada September 2026.

Dari 10 grup kepemilikan yang masuk dalam radar konsolidasi, 6 di antaranya telah tuntas menyelesaikan proses konsolidasi.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, OJK mendorong BPR/S agar memprioritaskan perbaikan kualitas aset berdasarkan kondisi riil debitur, mempercepat penyelesaian AYDA, meningkatkan kedisiplinan pengelolaan kredit sindikasi, serta menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) yang realistis.

Langkah penguatan ini juga diselaraskan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS (RP2B) 2024–2027 serta amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK berharap pengembangan BPR/S senantiasa mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan nilai kearifan lokal Bali melalui filosofi Tri Hita Karana menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan sesama sehingga kehadiran lembaga keuangan ini tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.***