 |
| Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta |
Denpasar – Partai Demokrat Bali tegas menyatakan dukungan atas kepemimpinan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono sampai berakhirnya masa jabatan Mei 2020 sehingga menolak wacana Kongres Luar Biasa (KLB).
Sikap tegas tersebut, disampaikan Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta, menanggapi isu desakan sejumlah elit partai, untuk menggelar KLB.
Menurut Mudarta, secara substansi, tidak ada alasan yang mendasar untuk digelarnya KLB, sebagaimana digulirkan salah satu elit Demokrat, Max Sopacua dan kawan-kawan.
Ia meyakini, pandangan secara umum, para ketua DPD dan pemegang hak suara dalam forum kongres tetap solid kepada SBY.
“KLB, itu kan, aspirasi beberapa orang, tetapi kami di Bali, 100 persen, para peserta yang punya hak suara, menolak usul diselenggarakannya KLB, nanti kongresnya normal saja tahun 2020,” tegasnya.
Disamping itu, tidak ada alasan yang mendasar, yang terpenuhi pasal-pasal AD/ART, untuk digelarnya KLB.
Sesuai aturan dan mekanisme partai, pergantian konsolidasi organisasi haruslah berjalan normal. KLB, pernah digelar karena ada kondisi luar biasa, kala Ketum Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Itu kan keadaan luar biasa, maka ada KLB, lah sekarang kan tidak ada kejadian luar biasa,” kata Mudarta dalam perbincangan di Denpasar, Senin (17/6/2019).
Karena itu, harus mengikuti mekanisme organisasi yang telah diatur dalam AD/ART, tentang pelaksanaan Kongres. Ditegaskan Mudarta, berdasar aspirasi kader, pengurus dan simpatisan Demokrat seluruh Bali, yang menyatakan, tetap kompak dan solid mendukung kepemimpinan SBY.
“Aspirasi seluruh anggota dan simpatisan, solid, kompak dan setia 100 persen kepada Bapak SBY, menolak isu, digelarnya KLB,” tandas pengusaha muda asal Jembrana itu.
Justru, kader merasa bersyukur, di tengah kesibukan SBY konsentrasi mendampingi Ani Yudhoyono saat pengobatan di Singapura, perolehan suara Demokrat bisa lolos parliamentary treshold sebesar 7,7 persen.
Pihaknya mengingatkan, sejarah Demokrat hadir karena SBY. Kader-kader yang kemudian bisa menjadi DPR, menteri, gubernur, bupati dan wakil bupati, itu semua karena SBY membidani partai berlambang bintang mercy.
Jika, tidak ada peran besar SBY, maka tidak akan ada jalan menuju kekuasaan di legislatif dan eksekutif. Tidak ada dalam sejarah di Indonesia, partai baru bisa mengantarkan kader menjadi presiden dalam pemilihan presiden langsung pertama kali dalam sejarah di Indonesia.
“Perolehan suara pada putaran kedua Pilpres 2009, 60 persen lebih, itu kan sangat luar biasa,” sambungnya.
Karenanya, Demokrat Bali memandang, agar agenda konsolidasi organisasi bisa berjalan normal, sesuai masa jabatan Ketua Umum yang disandang SBY hingga masa jabatan berakhir 2020.
Bagaimanapun, itu akan menjadi panutan dalam menghormati konstitusi partai. Jadi, tidak boleh ada yang melanggar itu, jika ada yang melanggar tentunya dapat dikenai sanksi organisasi. (rhm)
