Sikapi Putusan Menteri Yasonna Petinggi Golkar Kumpul di Bali

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid

Kabarnusa.com – Para pimpinan Partai Golkar baik DPD I hingga DPP berkumpul di Bali guna mengkonsolidasikan diri dalam menyikapi putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang telah mencabut SK kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

Pertemuan yang dikemas Rapat Konsultasi dihadiri langsung Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie di Inna Grand Bali Beach (GBB) Sanur, Denpasar, Senin (4/1/2016) malam.

Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan yang dihadiri para elit DPP dan DPD se Tanah Air yang berlangsung selama dua hari.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan, berlarutnya kekisruhan yang terjadi di partai beringin salah satunya disebabkan oleh ulah dan kepentingan oknum partai.

Karenanya, setelah melewati beberapa ranjau, terpaan hingga ke jalur hukum, maka saat ini harapan baru bagi Golkar kembali terbuka lebar.

“Kita mengalami goncangan dahsyat adanya dinamika dua kepengurusan, karena ada oknum partai yang tidak setuju dan memiliki kepentingan tertentu,” kata Nurdin.

Ditegaskan Nurdin, saatnya sekarang untuk menegakkan martabat dan konstitusi partai. Ini bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok namun untuk kepentingan Partai Golkar ke depan.

“Ini bukan untuk kepentingan ARB atau yang lain, tetapi kita harus menegakkan lima asas partai, agar martabat marwah kita terangkat, konstitusi partai ditegakan,” tegasnya.

Sementara Ketua DPD Partai Golkar Bali Ketut Sudikerta menambahkan, dengan keputusan Menteri Yasonna itu, yang mengembalikan kepengurusan Golkar, sesuai hasil MUnas Bali maka kini sudah tidak ada lagi yang perlu dipertentangkan.

Saatnya, membangun kembali kebesaran Golkar. Pihaknya juga siap merangkul kader yang berseberangan dalam gerbong Ketua Golkar Munas Ancol Agung Laksono.

SUdikerta menambahkan, dalam pertemuan itu, semua DPD menyampaikan pandangannya terkait dinamika organisasi termasuk hasil Pilkada 9 Desember 2015.

“Kami dari Bali juga menyampaikan isu-isu penting seperti bagaimana pembangunan infrastruktur perlu digenjot untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas wakil Gubernur Bali itu.  (rhm)