Denpasar – Dalam membangun sinergi penanganan isu-isu strategis di Provinsi Bali Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali mengikuti rapat koordinasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.
Rapat Koordinasi dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yang pada kesempatan ini diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan, I Putu Murdiana
Rapat ini diselenggarakan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusi, di Mapolda Bali pada Senin 10 Juli 2024.
Hingga Akhir Jabatan Presiden Jokowi, KSP: 800 Ribu Guru Ditargetkan Lulus Sertifikasi PPG
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP RI, Irfan Pulungan beserta jajaran, Dir Narkoba Polda Bali, Iwan Eka Putra, Kakanwil Beacukai Wilayah Bali Nusra, Susila Brata serta kepala/perwakilan instansi terkait di Provinsi Bali.
Tujuan rapat koordinasi ini membahas dan mencari solusi terkait beberapa isu strategis di Provinsi Bali. Adapun 3 isu strategis yang dibahas dalam rapat tersebut diantaranya Penanganan Tindak Pidana Narkoba, Situasi Lembaga Pemasyarakatan, dan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Terutama Dalam Konteks Kegiatan Warga Negara Asing (WNA).
Kemudian, isu Penanganan Tindak Pidana Narkoba menjadi perhatian utama mengingat cukup tingginya angka kasus penyalahgunaan narkoba di Bali.
Bali Startup Expo Dorong Telenta Muda Naik Kelas dan Perkuat Ekosistem Bisnis Rintisan