Sinergi Pengusaha KAHMI, BPW dan BPD HIPKA Bali Resmi Dilantik di Denpasar

Denpasar ,”Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Kolaborasi UMKM, Kepemudaan dan Pariwisata Berdaya Saing Global” tema yang di usung dalam pelantikan dan pengukuhan Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Kepengurus Badan Pengurus Wilayah (BPW) HIPKA Provinsi Bali beserta Badan Pengurus Daerah (BPD) se-Bali pada Kamis (23/7) di ASA Coffee & Resto, Renon, Denpasar.

Hadir dalam pelantikan Ketua Umum BPP HIPKA Pusat, H. Kamrussamad, Ph.D, Ketua BPW HIPKA Bali terpilih, Habib Setyo Prayogo, serta jajaran pengurus HIPKA se-Bali.

Sejumlah pimpinan instansi strategis dan tokoh pengusaha di Bali, BPJS ketenagakerjaan Balinusra, perwakilan OJK Provinsi Bali, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Kepala Disperindag Provinsi Bali, Tokoh Pengusaha Bali (Made Muliawan Arya) dan perwakilan KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan juga tampak hadir dalam acara tersebut.

Ketua Umum BPP HIPKA, H. Kamrussamad, Ph.D, menyampaikan bahwa potensi bisnis di Pulau Dewata masih terbuka sangat lebar , sektor bisnis ekosistem pengusaha lokal merupakan salah satu pilar penopang utama pariwisata Bali agar terus tumbuh secara berkelanjutan.

“Potensi bisnis di Bali sangat melimpah dan terbuka lebar. Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri tanpa didukung sektor bisnis pendukung yang kuat. Sebagai contoh konkret, banyak warung kopi dan café di Jakarta yang menyajikan kopi khas asal Kintamani, Bali. Ini membuktikan produk lokal Bali memiliki daya saing tinggi dan pasar yang sangat luas hingga ke tingkat nasional,” ujar Kamrussamad.

Dengan pelantikan kepengurusan yang baru ini, para pengusaha yang tergabung dalam wadah KAHMI mampu berkolaborasi secara aktif, menciptakan inovasi bisnis, serta mendorong UMKM lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing di pasar global,imbuhnya

Di sisi yang lain Habib Setyo Prayogo sebagai Ketua BPW HIPKA Bali terpilih, menyampaikan kesiapannya untuk membawa pengusaha KAHMI di Bali menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah, regulator keuangan, maupun sesama pelaku usaha.***