 |
| Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama dan Wagub Ketut Sudikerta/dok.kabarnusa |
DENPASAR– Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama meminta agar rencana Tim Konsultan yang ditunjuk Bank Dunia melakukan survei ulang rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng jangan semata berdasar pada hasil kajian dari aspek bisnis semata
“Kami menyambut baik rencana survei ulang kelayakan rencana pembangunan Bandara Buleleng, yang sebelumya dinyatakan tidak layak,” kata Wiryatama kepada wartawan di Denpasar, Minggu (25/3/2018)
Diketahui, hasil survei tim konsultan Bank Dunia menyatakan rencana pembangunan bandara Buleleng tidak layak, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhu Binsar Panjaitan, beberapa pekan lalu.
Belakangan, tim Konsultan Bank Dunia itu akan melakukan survei ulang setelah mendapat penjelasan komprehensif Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat pemaparan hasil studi “Bali Sustainable Transport and Connectivity Initiative” di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di Jakarta pada 19 Maret 2018.
Ia sependapat dengan pandangan Gubernur Pastika yang meminta agar survei yang akan kembali dilakukan Tim Konsultan Bank Dunia itu, nantinya lebih komprehensif dengan melibatkan pemprov Bali, DPRD Bali, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga terkait lainnya.
Menurut dia, survei haruslah komprehensif melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah. Sebab banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam menilai kelayakan pembangunan bandara di Bali utara.
Kajian rencana pembangunan bandara Buleleng tidak hanya pada aspek bisnis semata, sebagaimana yang dilakukan dalam survey sebelumnya.
“Aspek sosial, ekonomi, budaya dan lainnya juga harus dipertimbangakan dalam memutuskan kelayakan pembangunan bandara Buleleng itu,” kata mengingatkan.
Apalagi, sejatinya, rencana pembangunan Bandara Buleleng sudah menjadi keinginan masyarakat Bali, yang sudah direncanakan sejak lama. Untuk merealisasikan pembangunan bandara itu sudah diakomodir dalam Perda Nomor 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali.
Saat masih menjabat bupati Tabanan dua periode, ia ingat bersama Bupati Badung dan Bupati Buleleng ketika dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), untuk membahas kajian rencana pembangunan bandara di Bali utara.
Kata dia, saat itu sudah dibicarakan soal penggunaan tanah negara, termasuk pilihan lokasinya di barat atau di timur. Juga dibahas pembangunan jalan tol dari Tabanan ke Buleleng.
“Jadi memang sudah direncanakan sejak lama. Sekarang, dimanapun tempat yang dipilih untuk bangun bandara itu, kita sangat mendukungnya,” tegas politikus senior PDI Perjuangan itu
Ditegaskannya lagi, pembangunan bandara Buleleng sangat penting bagi Bali untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara Bali utara dengan Bali selatan. Ia mendorong agar rencana pembangunan bandara itu bisa direalidasikan.
Dalihnya, pemerataan pembangunan itu dengan membangun infrastruktur di Bali utara, salah satunya Bandara. Hanya dengan cara itu bisa mengatasi ketimpangan pembangunan Bali Utara dengan Bali selatan.
Dengan tersedianya infrastruktur maka ada geliat ekonomi di sana. Mereka tidak lagi numpuk di Bali selatan untuk mencari nafkah.
Wiryatama menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Pastika, yang bisa menjelaskan kepada Tim Konsultan Bank Dunia akan pentingnya pembangunan bandara baru itu bagi Bali dan mampu meyakinkan Tim Konsultan tersebut untuk melakukan survei ulang.
Langkah Gubernur Pastika patut diapresiasi yang berjuang untuk meyakinkan Bank Dunia untuk melakukan survey ulang rencana pembangunan bandara Buleleng. Itu semua harus didukung agar rencana pembangunan bandara itu bisa terwujud.
Sebelumnya, Gubernur Pastika menjelaskan kepada Tim Konsultan Bank Dunia betapa pentingnya keberadaan bandara Buleleng. Tim Konsultan itu pun menyetujui permintaan Pastika agar kembali melakukan survei.
Pastika mengatakan, survei sebelumnya tidak komprehensif, lebih menitikberatkan aspek bisnis, padahal banyak aspek harus dikaji. Tim Konsultan Bank Dunia menilai pembangunan Bandara Buleleng tidak layak karena penumpangnya diprediksi tidak akan mencukupi, tidak ada potensi wisata yang bisa dilihat dan pasir pantainya berwarna hitam.
Sorotan lainnya, survei sebelumnya tidak fokus pada rencana pembangunan bandara Buleleng, namun terkait infrastruktur Bali secara umum, seperti pelabuhan, kereta api, jalan dan lainnya. (rhm)
