Tagih Penuntasan Premanisme dan Upah Layak, Demonstran Temui Sultan HB X di Kompleks Kepatihan

Yogyakarta -Peringatan Hari Pahlawan pada Selasa (10/11/2026) di Kota Yogyakarta diwarnai oleh aksi unjuk rasa besar-besaran. Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai elemen, termasuk Aliansi Jogja Memanggil dan Aliansi Mahasiswa Papua, memadati kawasan depan Kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro.

Berpakaian serba hitam, massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial, mulai dari pemberantasan premanisme, evaluasi program Jaga Warga, hingga penyesuaian standar upah layak.

Aksi yang dimulai sejak pukul 14.30 WIB ini sempat diwarnai ketegangan. Massa menolak ditemui oleh pejabat perwakilan dan bersikeras meminta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk hadir langsung.

Ketegangan mereda ketika Sultan HB X akhirnya datang dan menemui massa secara langsung pada pukul 16.05 WIB, setelah dialog awal yang diupayakan Sekda DIY Ni Made Indriyanti sempat menemui jalan buntu.

Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Aghof, mendesak pemerintah agar menindak tegas praktik premanisme di Yogyakarta yang dinilai kian merajalela dan terkesan dibiarkan. Ia menyoroti dugaan penyusupan preman dalam aksi-aksi sebelumnya untuk membungkam massa.

“Praktik premanisme di Yogyakarta sudah merajalela dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah, hal ini mengingat dua kejadian kericuhan setiap pasca aksi diduga disusupi preman untuk membungkam massa. Dan terbaru, Polresta Yogyakarta telah menetapkan satu orang tersangka yang diduga preman saat membawa senjata tajam pada kericuhan aksi 28 Oktober lalu,” ujar Aghof.

Masalah standar upah dan biaya hidup juga menjadi sorotan utama para demonstran. Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, membeberkan ketimpangan antara Indeks Pembangunan Manusia dan biaya hidup di DIY yang tidak sebanding dengan standar upah minimum kawasan tersebut.

“Di Jogja, upah dengan Rp2.000.000 sekian gitu, kalau kita patokan dengan biaya hidup yang sampai Rp4.000.000 sampai Rp5.000.000, bahkan biaya pendidikan di Jogja itu minimal paling murah itu Rp5.000.000 di Jogja sendiri, gimana anak-anak buruh, anak-anak petani di Jogja yang mau menempuh dunia pendidikan, sedangkan upah standar di Jogja itu hanya Rp2.000.000 sekian,” ungkap Dion.

Menanggapi aspirasi terkait keamanan dan kebebasan berpendapat, Sri Sultan HB X menyatakan keterbukaannya untuk meninjau kembali kebijakan serta regulasi daerah, termasuk program Jaga Warga, apabila dinilai mencederai ruang demokrasi.

“Akan kami pertimbangkan kembali ya, akan kita sesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga,” kata Sultan HB X di hadapan massa. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau. Kami tidak pernah menghambat warga atau mahasiswa untuk berdemokrasi, silakan, tapi jangan ada kekerasan yang terjadi.”

Mengenai tuntutan penyesuaian upah layak (UMR), Sri Sultan menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menunggu keputusan penetapan indikator dari Menteri Ketenagakerjaan pusat. Penentuan upah daerah nantinya dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta rentang faktor alfa (0,1 hingga 0,9) melalui hasil diskusi Dewan Pengupahan.

“Kalau UMR, sampai saat ini kami belum tahu keputusan Menteri Tenaga Kerja. Yang memutuskan itu pusat, bukan daerah. Yang tahun lalu kesepakatannya 0,4, kami bikin 0,8 karena kami negosiasi sama pengusaha. Jadi untuk UMR, saya berharap kita tunggu keputusan pusat,” jelas Ngarsa Dalem.

Usai mendengarkan penjelasan dari Sultan HB X, massa aksi bergerak melanjutkan long march menuju kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta pada pukul 16.50 WIB untuk menyelesaikan rangkaian aksi penyampaian aspirasi tersebut.***