Temui Massa Aksi di Hari Pahlawan, Sultan HB X Tegaskan Tolak Premanisme dan Kekerasan

Yogyakarta-Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, menemui langsung massa aksi unjuk rasa di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026) pukul 16.05 WIB.

Kehadiran Sultan di tengah massa aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut bertujuan untuk merespons langsung sejumlah tuntutan serta dinamika lapangan, khususnya terkait isu dugaan premanisme dan peran program Jaga Warga dalam kericuhan aksi yang terjadi baru-baru ini.

Dalam kesempatan yang berlangsung humanis sambil lesehan bersama para pendemo, Sultan HB X menegaskan bahwa Pemda DIY maupun pihak Keraton tidak pernah memiliki keterkaitan dengan kelompok preman mana pun.

Sri Sultan mengimbau agar seluruh elemen masyarakat menjauhi segala bentuk kekerasan di ruang publik demi menjaga kondusivitas kawasan Yogyakarta.

Nah, kalau premanisme, saya tidak tahu persis. Saya tidak punya hubungan sama preman, gitu. Saya tidak tahu, ya kan? Kalau saya, kalau kekerasan jangan dilakukan, ya kan? Jadi sama-sama (menjaga kedamaian), ya kan? Malioboro itu punya risiko, kan gitu? Saya enggak tahu karena tidak di sana, tapi saya lihat,” ujar Sultan HB X saat berbicara di hadapan massa aksi.

Selain isu premanisme, Sultan turut menanggapi sorotan publik terhadap fungsi program Jaga Warga yang sempat dituduh berbenturan saat kericuhan aksi berlangsung. Beliau menjelaskan bahwa program tersebut pada awalnya dibentuk untuk menanggulangi masalah sosial seperti peredaran narkoba, kenakalan remaja, serta menciptakan rasa tenteram di lingkungan masyarakat. Kendati demikian, Pemerintah Provinsi DIY menyetujui untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas aturan pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Akan :dipertimbangkan kembali ya, akan disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan ditinjau.

“Ya kan? Itu merasa nyaman dan tentram untuk tinggal di wilayahnya masing-masing. Jangan merasa kalau cari sesuap nasi pun keluar dari rumah karena ada kriminalisasi, kami kan harus melindungi masyarakat juga,” tegas Ngarsa Dalem.

Menutup dialognya bersama pengunjuk rasa, Sri Sultan menegaskan komitmen Pemda DIY dalam menjamin kebebasan berpendapat.

Pihaknya tidak pernah berkeinginan menghambat aksi penyampaian aspirasi dari kalangan mahasiswa maupun elemen masyarakat luas, selama kegiatan tersebut dijalankan secara tertib, damai, dan melarang keras penggunaan aksi kekerasan.

“Jadi, kami tidak pernah memperlakukan warga masyarakat yang memang memberitahu bagi mahasiswa, kelompok masyarakat untuk berdemokrasi, saya tidak pernah menghambat itu, silakan. Tapi jangan ada kekerasan yang terjadi. Itu saja,” tutup Sri Sultan HB X.***