 |
| Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara,Rabu (7/10/2020)/BNPB. |
Manado – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional Doni
Monardo mengapresiasi upaya pengendalian COVID-19 yang dilakukan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran pemerintah daerah karena dapat
menurunkan tingkat zonasi risiko dalam kurun waktu satu bulan terakhir.
Adapun berdasarkan data zonasi risiko per 4 Oktober 2020, sebanyak delapan
kabupaten/kota di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Utara berada pada
zona risiko sedang dan tujuh kabupaten/kota lainnya telah menjadi zona risiko
rendah.
Sehingga dalam hal ini Sulawesi Utara menjadi salah satu provinsi yang cukup
baik dalam melakukan upaya pengendalian penularan COVID-19.
Pihaknya mengapresiasi segala upaya pengendalian yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran perangkat daerah atas
keberhasilannya dalam menekan potensi penularan COVID-19.
“Sehingga dalam kurum waktu satu bulan terakhir, terhitung sejak bulan
September sampai Oktober, tidak ada kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang
berada pada zona risiko tinggi, semuanya masih terkendali pada zona risiko
sedang dan rendah,” jelas Doni dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19
bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi
Utara,Rabu (7/10/2020).
Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) itu meyakini jika kerja sama pemerintah daerah bersama masyarakat terus
diperkuat, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat berhasil menuntaskan
perang melawan COVID-19.
“Jika terus diperkuat kerjasama dan komunikasi antara pemerintah daerah dan
masyarakat, saya yakin Sulawesi Utara dapat segera berhasil menyelesaikan
perang melawan COVID-19 sehingga di wilayah yang masih ditemukan kasus, dapat
segera sembuh serta yang sehat semakin aman dari potensi penularan COVID-19,”
lanjut Doni.
Doni mengingatkan bahwa edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan
harus terus dilakukan secara masif. Di samping itu, Doni juga meminta agar
masyarakat menjadi garda terdepan dalam melawan COVID-19.
“Pemahaman penerapan protokol kesehatan harus terus diberikan kepada
masyarakat secara masif sehingga perubahan perilaku dalam beradaptasi dengan
COVID-19 dapat tercapai dan peran masyarakat sebagai garda terdepan dapat
terus diperkuat sehingga tidak ada lagi yang jatuh sakit dan terjadi
penumpukan pasien di rumah sakit,” tutur Doni.
Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni menjelaskan bahwa
hingga saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara dalam melaksanakan penanganan COVID-19.
Agus mengakui bahwa tingkat kedisipilinan masyarakat masih rendah. Penolakan
warga untuk dites sebagai bagian dari _tracing_ juga kerap terjadi. Di sisi
lain, laboratorium untuk uji sampel juga masih terbatas.
Apa yang menjadi kendala tersebut tentunya kemudian menjadi tantangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran yang harus segera dihadapi,
sehingga upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dapat lebih maksimal.
Selain membahas tentang penanganan COVID-19, rapat koordinasi tersebut juga
menyinggung mengenai potensi ancaman bencana alam khususnya yang berada di
Provinsi Sulawesi Utara.
Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Evaluasi dan Monitoring Risiko Bencana BNPB
Abdul Muhari menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu
waspada dengan adanya potensi megathrust yang ada disekeliling Bumi Minahasa
tersebut.
“Provinsi Sulawesi Utara perlu waspada dengan potensi megathrust yang ada
disekeliling wilayahnya, antara lain Megathrust Sulawesi Utara, Megathrust
Sangihe dan Megathrust Halmahera,” jelas Abdul.
Menghadapi potensi bencana yang ada, Abdul mengungkapkan bahwa mitigasi
bencana berbasis ekosistem menjadi hal yang sangat penting, karena dapat
digunakan untuk waktu jangka panjang. (rhm)
