Upaya Pemda Bekasi Atasi Pengangguran Ditengah Keterbatasan Kewenangan

Bekasi – Kendati menjadi wilayah industri terbesar se Asia Tenggara ternyata tak luput dari masalah pengangguran. Hal itu menjadi tantangan bagi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang atasi tingkat pengangguran di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.
‎
‎Kepala Bidang Pelatihan pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi Widi Mulyawan mengungkapkan, banyak faktor bagi pemerintah daerah menekan angka pengangguran. Diantaranya kelemahan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam hal pengawasan.
‎
‎”Kita cuma melakukan pencatatan. Kita ini bukan pengawasan, itu kewenangan provinsi wasnakernya,” kata Widi Mulyawan kepada wartawan, Rabu (04/06/25).
‎
‎Menurutnya, Kendati demikian, Disnaker terus berupaya menyediakan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan seperti apa yang menjadi keinginan perusahaan, dengan cara melakukan pelatihan bagi para Pencari Kerja (Pencaker) di Balai Pelatihan Kerja (BLK).
‎
‎”Dari 1000 yang mendapatkan pelatihan dilatih, yang bsa masuk kerja bisa kisaran 50%,Apa yang dibutuhkan perusahaan, kami siap untuk itu juga untuk skill yg dibutuhkan akan kita latih,” ungkapnya.

Namun sayangnya upaya itu kurang dukungan dari perusahaan. Faktanya, tidak sedikit perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi mau memberikan informasi lowongan kerja (Loker) kebutuhan tenaga kerjanya.
‎
‎Begitu juga bagi perusahaan yang enggan memberikan informasi lokernya, Pemerintah Daerah tidak mempunyai taring untuk penekanan lantaran keterbatasan kewenagan. Sehingga, menjadi salah satu faktor untuk menempatkan pencaker ber-KTP Kabupaten Bekasi.
‎
‎Padahal, dalam rekruitmen pencaker yang mendapatkan pelatihan, pihak perusahaan yang sudah memberikan informasi loker juga diikutsertakan. ‎Dengan demikian dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pihak perusahaan.
‎
‎”Saya libatkan pihak perusahaan dalam perekrutan juga sebelum dilatih, agar setelah dilatih bisa ditempatkan kerja. Apa yang dibutuhkan perusahaan, kami siap untuk itu juga untuk skill yg dibutuhkan akan kita latih,” bebernya.
‎
‎Sejauh ini persoalannya adalah, setelah dipekerjakan di perusahaan namun kontrak nya tidak lama. Meskipun, Wakil Bupati Bekasi dr.Asep Surya Atmaja melakukan jemput bola dengan terus melakukan roodshow atau pendekatan kepada setiap perusahaan.
‎
‎Tantangan berikutnya menurut Widi, perusahaan mulai menerapkan teknologi sebagai pengganti pegawainya. Hal ini tentunya perlu dibahas untuk kedepannya.
‎
‎”Body repair saja sudah pakai mesin, itu harus dipikirkan dari sekarang dengan tantangan kita teknologi,”pungkasnya.
‎
Masalah pengangguran masih dapat diatasi perlu adanya keselarasan antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan kewenangannya masing – masing.
‎
‎”Membahas pengangguran perlu duduk bersama antara pusat, provinsi dan pemerintah daerah. Seperti, kelulusan tingkat SMA atau SMK ini kan menjadi catatan penambahan pengangguran,”tukasnya.***