YOGYAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan sampai saat ini telah menerima sebanyak 213 usulan daerah otonomi baru di seluruh Indonesia,
Mendagri menegaskan, berbagai program pemerintah dijalankan untuk meningkatkan tata kelola dari pusat hingga daerah untuk bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Meskipun di Kemendagri sudah ada usulan untuk pembentukan daerah otonomi baru.
“Sudah masuk 213 usulan daerah dan masyarakat untuk membentuk daerah oronomi baru,” katanya
saat menjadi pembicara kunci dalam simposium Smart City yang berlangsung di gedung lengkung Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (7/9/2016).
Kata dia, Orang di daerah ternyata lebih senang jadi kepala tikus daripada berada di buntut gajah.
“Sudah jadi wakil kepala daerah di atas penduduk satu juta, lebih puas ingin jadi kepala daerah yang mungkin penduduknya hanya dibawah 12 ribu,” selorohnya.
Mendagri mencontohkan ada salah satu daerah otonomi baru yang berusia 4 tahun, namun hingga saat belum mampu menentukan ibukota kabupaten yang tepat.,
“Apalagi, untuk mampu mempercepat pembangunan dan kesejahteraan dengan benar,” katanya dikutip dari laman ugm.ac.id.
Sementara Dekan Fisipol UGM, Dr. Erwan Agus Purwanto, mengatakan pemerintah daerah saat ini dihadapkan dengan persoalan pelayanan masyarakat yang terus berubah dan berkembang.
Menurutnya, hal itu tidak lepas dari proses evolusi global, pergeseran masyarakat industri ke digital.
“Perkembang ICT dalam dua dekade terakhir, menghadapi perubahan radikal sehingga diperlukan inovasi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi itu untuk masyarakat digital yang tinggal di perkotaan, menuntut pelayanan yang cepat dan murah,” katanya.
Simposium yang diselenggrakan oleh Fisipol UGM, Kemendagri, dan Microsfot Indonesia ini juga mengundang pembicara lainnya diantaranya Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Sony Sumarsono, dan Presdir Microsft Indonesia, Andreas Diantoro.
Di sela-sela pembukaan simposium juga dilaksanakan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri, UGM dan Microsoft untuk mendorong kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung percepatan pembangunan menuju kota pintar. (wan)
