Vietnam dan RI Targetkan Nilai Perdagangan USD 10 Miliar

23 November 2015, 05:58 WIB
Vietnam RI
Presiden Jokowi dan PM Vietnam Nguyen Tan Dung melakukan pembicaraan
bilateral( Foto: Cahyo/Setpres)

Kabarnusa.com – Pemerintah Indonesia dan Vietnam sepakat meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan kedua negara denga target nilai perdagangan sebesar USD 10 Miliar pada tahun 2018.

Dalam pertemuannya di sela Hari kedua KTT ke-27 ASEAN dan KTT Lainnya, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan  bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Vietnam Nguyen Tan Dung di Ruang Pertemuan Bilateral KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (22/11/2015).

Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan, pertemuan menyepakati, kedua negara berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di sektor perdagangan dan investasi.

“Kedua Kepala Negara itu sepakat mewujudkan target perdagangan sebesar 10 Miliar dollar AS pada tahun 2018,” sebut Ari dalam siaran pers dilansir laman Setkab.go.id.

Saat ini, sebut Ari, nilai perdagangan kedua negara hampir mencapai USD 6 miliar.

Guna meningkatkan nilai perdagangan kedua negara, Presiden Jokowi menawarkan produk strategis Indonesia ke Vietnam.

“Investasi Indonesia di Vietnam juga berkembang cukup pesat hampir mencapai 500 juta dollar AS, kami berharap ada perhatian dari Pemerintah Vietnam,” ucap Jokowi.

Atas hal itu, PM Nguyen menyambut baik keingingan Presiden Jokowi.

“Saya juga akan menugaskan menteri pertahanan untuk  menindaklanjuti investasi Indonesia di Vietnam,” kata PM Nguyen.

Selain itu, Kedua Kepala Negara juga sepakat menyegerakan penyelesaian negosiasi Exclusive Economic Zone (EEZ) atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara.

“Saya berharap penyelesaian negosiasi EEZ dapat dilaksanakan pada bulan Desember 2015,” sambung Presiden Jokowi.

Selain EEZ, situasi Laut Cina Selatan juga dibahas dalam pertemuan itu. Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia mengedepankan stabilitas dan keamanan kawasan.

“Agar pertumbuhan dapat terjadi di kawasan itu dan hukum internasional perlu dihormati,” tegas Jolkowi. (ari)

Artikel Lainnya

Terkini