Denpasar – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Prof. Otto Hasibuan, mengunjungi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali pada Jumat (31/10) untuk memberikan pengarahan dan memperkuat tugas serta fungsi lembaga tersebut.
Kunjungan ini merupakan penegasan komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan prima dan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Dalam sambutannya, Wamenko Otto Hasibuan memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian Kanwil Bali dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Secara khusus, ia menyoroti inovasi unggulan Kanwil, yaitu Artha Karya, sebuah inisiatif perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) yang menargetkan kelompok rentan, terutama para kreator disabilitas.
“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan anak jiwa dari insan manusia dan harus dilindungi,” tegas Prof. Otto Hasibuan.
Ia menekankan bahwa perlindungan karya kreator disabilitas melalui Artha Karya merupakan bagian integral dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Selain itu, Wamenko memuji upaya Kanwil Bali dalam mendekatkan layanan hukum, di mana seluruh desa di Bali telah berhasil mencanangkan Pos Bantuan Hukum. Capaian ini disebutnya sebagai bukti nyata keseriusan Kementerian Hukum dalam mewujudkan arahan Presiden terkait akses keadilan.
Mengakhiri arahannya, Prof. Otto Hasibuan mengingatkan pentingnya kolaborasi yang erat dengan kementerian, Pemerintah Daerah (Pemda), dan instansi vertikal lainnya, terutama dalam menyiapkan peraturan daerah yang bermanfaat.
Ia juga menekankan perlunya sosialisasi masif terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, termasuk isu Restorative Justice (RJ) formal dan adat, serta sosialisasi Kekayaan Intelektual Komunal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh ASN Kanwil Kemenkum Bali ini ditutup dengan peninjauan fasilitas pelayanan publik, seperti Perpustakaan JDIH dan Ruang Layanan Terpadu Satu Pintu, yang juga mendapat apresiasi dari Wamenko Otto Hasibuan. ***
