 |
| Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta membuka Muswil Pemuda Pancasila di Denpasar |
DENPASAR – Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Yapto Soerdjosoemarno mengingatkan jajarannya hingga tingkat bawah jangan sampai mudah diadudomba oleh pihak-pihak yang mengganggu kebhinekaan dan persatuan NKRI.
Saat menyampaikan orasi di hadapan ratusan anggota dan pengurus PP Bali, Yapto menegaskan, bagaimana sejarah bangsa Indonesia bisa sampai melepaskan diri dari belenggu penjajah selama 350 tahun lebih.
“Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, suku dan ras, sangat berpotensi terpecah belah, jika tidak ada perekat yang mempersatukan semua perbedaan,” ujar Yapto saat memberi sambutan pada Musyawarah Wilayah PP Bali di Denpasar, Sabtu (22/4/17).
Perekat itu, sebagaimana diungkap para pemuda dahulu lewat Sumpah Pemuda yakni berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu. Bahasa Indonesia menjadi perekat antar suku bangsa. Di mana antar suku, agama satu dengan lainnya diikat oleh rasa persatuan sebagai anak bangsa.
Dalam sejarah Indonesia, sejak 1902 sampai 1945, tidak pernah ada kerajaan apakah kelompok suku, adat dan agama yang bisa memerdekaan bangsa ini kecuali secara bersama-sama sebagai bangsa yang satu.
Tanah dan Air menjadi milik bangsa Indonesia namun dalam sejarah juga mencatat kemudian dikuasai oleh penjajah. “Tanah dan Air itu milik kita yang mestinya dikelola bersama bukan dinikmati penjajah atau konglomerat, itu tersirat dan tersurat dalam UUD 1945,” sambungnya.
Sesuai janji yang diucapkan bahwa bangsa Indonesia ini bangsa milik bersama. Jika mendahulukan kepentingan suku, agama atau ras seperti Jawa, Bali, Batak dan lainnya maka hal itu membuat bangsa ini gampang dipecah belah.
“Hilangkan kesukuan, karena itu kita akan diadudomba, kita bangsa yang terjajah yang kemudian bersama-sama melawan penjajah, semangat itulah, militnasi bangsa untuk melepaskan kesukuan dan primordialismenya,” imbuh Yapto.
Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta dalam kesempatan itu mengajak kader Pemuda Pancasila bisa melakukan penataan organisasi agar bisa tumbuh dan berkembang dengan memilih pemimpin yang sesuai harapan anggota.
Kemudian bisa melakukan evaluasi terhadap prgram-program yang sudah dijalankan sebelumnya. “Kemudian melakukan tindaklanjut program-program yang bisa menyentuh generasi muda kita yang ada di Bali,” tutur Sudikerta.
 |
| Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Bali Made Ariandi dan Sekretaris Made Wijaya |
Dalam memperkuat eksistensi organisasi, Sudikerta menekankan empat pilar yang perlu mendapat perhatian. Empat pilar tersebut antara lain penataan administrasi, manajemen keuangan, pengelolaan organisasi dan pengelolaan sumber daya.
Jika penguatan empat pilar itu dapat dioptimalkan, dia meyakini organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila bisa melaksanakan program kerja yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Senada dengan itu, Danrem 163/Wirasatya Kolonel ARH. I Gede Widiyana berharap seluruh peserta bisa mengikuti kegiatan Muswil dengan baik.
Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Bali Made Ariandi menyampaikan, Muswil merupakan amanat organisasi. Selain sebagai ajang evaluasi program yang telah berjalan, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan penyusunan program dan pemilihan ketua periode selanjutnya.
“Saya mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila untuk meningkatkan peran aktif dalam pembangunan serta memperkokoh dasar negara Pancasila,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga mengutarakan keprihatinan atas munculnya gesekan di tengah masyarakat yang diakibatkan makin menurunnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Dia mengajak agar setiap masalah bisa dimusyawaarahkan agar bisa diselesaikan dengan baik. (rhm)
