𝐓𝐢𝐧𝐣𝐚𝐮𝐚𝐧 𝐏𝐮𝐥𝐚𝐮 𝐏𝐞𝐫𝐛𝐚𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐞𝐡 𝐝𝐚𝐧 𝐒𝐮𝐦𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 “𝐁𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬𝐚𝐫𝐤𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐣𝐢𝐚𝐧 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬 𝐝𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐝𝐚𝐲𝐚”

Jakarta – Beberapa hari ini jagad dunia maya di hebohkan oleh polemik pemindahan 4 kepulauan milik Propinsi Nangroe Aceh Darussalam ke Propinsi Sumatera Utara. Saya sebagai anak Bangsa tentu tidak berupaya memperkeruh keadaan Saya hanya mengajak untuk menyikapi hal ini dengan kepala dingin dan lebih pada mengkaji secara historis dan mengajak kita semua untuk melihat persoalan ini dengan jernih.

Seperti kita ketahui Bersama bahwa Algoritma Media Sosial akan fokus pada engagement dari konten yang hilir mudik di jagad maya. Celakanya engagement ini lebih tertarik pada konten kontroversial dan elemen kebencian. Algoritma Media Sosial akan menggulung berita-berita berisi kemarahan dan menjadikannya sebagai sebuah engagement yang makin membesar.

Kita harus menyadari bahwa keutuhan bangsa ini adalah hal yang nomer satu , bukan hal-hal lain yang terlihat genting tapi tidak penting dan bahkan menggiring bangsa ini menuju perpecahan . Kajian ini adalah netral, dan saya tidak mewakili kedua propinsi melainkan sebagai anak bangsa yang mengajak kita berfikir jernih. Berikut kajiannya.

“Sebagai wilayah paling selatan Aceh, Kabupaten Singkil mengadministrasikan empat pulau bernilai historis-budaya tinggi: Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangki Gadang, dan Pulau Mangki Ketek”.

Kedekatan geografisnya dengan Sumatera Utara tidak mengaburkan fakta bahwa secara kultural dan historis, pulau-pulau ini melekat dalam perjalanan peradaban Aceh. Kajian berikut menyelami keunikan beserta rekam jejak sejarahnya.

𝐃𝐞𝐧𝐲𝐮𝐭 𝐒𝐞𝐣𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐏𝐚𝐬𝐢𝐫 𝐝𝐚𝐧 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐫𝐨𝐯𝐞

Sejak era pra-kolonial, keempat pulau ini menjadi simpul penting dalam jaringan pelayaran tradisional. Masyarakat Singkil dan Barus menjadikannya tempat persinggahan, berlindung dari badai, atau titik navigasi.

Pulau Panjang, misalnya, dengan pantai pasir putih dan hutannya yang rimbun, tercatat dalam pelayaran rempah antara Barus dan Singkil. Sementara Pulau Mangki Gadang yang strategis berfungsi sebagai pos pengamatan laut, dan Pulau Mangki Ketek yang lebih kecil menjadi pelindung nelayan saat cuaca mengganas.

Yang menarik, sejarah pulau-pulau ini lebih banyak hidup dalam tradisi lisan ketimbang catatan tertulis. Minimnya dokumentasi kolonial terjadi karena Belanda menganggap kawasan ini terpencil. Dalam arsip Belanda abad ke-19, Pulau Panjang muncul sebagai “Lang Eiland” dalam peta maritim, sementara pulau lain hanya tercatat sebagai gugusan pulau tak bernama di wilayah “Sinkil”.

Laporan Kolonial tahun 1881 pun dengan tegas memasukkan Singkil beserta kepulauannya ke dalam Afdeling Westkust van Atjeh—bukan Tapanuli (Sumatera Utara).

𝐋𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐞𝐧𝐠𝐡𝐢𝐝𝐮𝐩𝐢 𝐈𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭𝐚𝐬

Setiap pulau menyimpan narasi budaya yang mengakar dalam memori kolektif masyarakat Singkil. Pulau Lipan dinamai dari legenda lipan raksasa yang berubah menjadi daratan.

Dalam hikayat setempat, pulau ini dianggap “tanah larangan” (pulau pantang) karena seringnya kecelakaan laut di perairannya. Pulau Mangki Gadang dan Ketek diyakini sebagai penjaga laut Singkil.

Nama “Mangki” (berarti monyet) merujuk pada cerita kawanan monyet sakti penghuni pulau. Ritual peusijuek pulau—upacara tolak bala untuk keselamatan laut—pernah digelar di sini oleh Panglima Laot (pemimpin adat laut). Pulau Panjang dikisahkan sebagai titik pertemuan angin barat dan timur yang dijaga makhluk halus.

“Dokumentasi cerita rakyat oleh Lembaga Adat Aceh Singkil membuktikan bahwa tradisi lisan ini bukanlah hiburan semata, cerita-cerita tersebut sarat dengan kearifan ekologis, termasuk ajaran pelestarian mangrove dan larangan eksploitasi satwa endemik”.

𝐏𝐞𝐦𝐚𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐟: 𝐁𝐮𝐤𝐭𝐢 𝐊𝐞𝐝𝐚𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐜𝐞𝐡

Status kepulauan Singkil sebagai wilayah Aceh dikukuhkan melalui bukti bertingkat, secara historis, arsip kolonial Belanda (sejak 1881) menjadi bukti integrasinya dengan Aceh. Secara hukum, Perda Kabupaten Singkil No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Ruang secara eksplisit menetapkan pulau-pulau ini sebagai desa pesisir.

Secara operasional, Dinas Pariwisata menguatkan legitimasi ini melalui pengembangan wisata bahari di Pulau Panjang dan Mangki Gadang dengan identitas “Aceh Barat Selatan”. Dengan demikian, kedekatan fisik dengan Sumatera Utara tidak memengaruhi validitas yuridisnya.”𝐏𝐮𝐥𝐚𝐮-𝐏𝐮𝐥𝐚𝐮 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐋𝐢𝐧𝐭𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐙𝐚𝐦𝐚𝐧”.

Kini, keempat pulau beralih peran dari simpul pelayaran kuno menjadi pusat konservasi dan ekowisata. Pulau Lipan yang dahulu mistis, kini menjadi habitat burung laut, Pulau Panjang yang dulu tempat ritual, sekarang memikat wisatawan dengan kealamiannya. Meski begitu, ruh sejarahnya tetap hidup: baik melalui cerita turun-temurun, sisa ritual adat, maupun arsip-arsip tua di Nationaal Archief Nederland.

𝐏𝐞𝐧𝐮𝐭𝐮𝐩
Keberadaan Pulau Panjang, Lipan, Mangki Gadang, dan Mangki Ketek adalah bukti bahwa pulau-pulau kecil bukan sekadar titik di peta. Mereka adalah penjaga memori: tentang pelayaran nenek moyang, keteguhan adat laut Aceh, dan ketegasan batas wilayah yang telah bertahan sejak zaman kolonial.

Menelusuri sejarahnya berarti menyelami salah satu sisi paling autentik dari denyut nadi Aceh Singkil. Tapi yang paling penting untuk dipahami adalah Indonesia sebagai kesatuan yang jauh lebih besar adalah sebuah keniscayaan.

Oleh karenanya mari kita berfikir jernih untuk hal ini. Indonesia sangat menarik bagi negara lain-lain baik dari segi geopolitik maupun geostrategis. Kita akan bisa bertahan sebagai sebuah bangsa hanya apabila kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Bangsa dan ini harus disadari oleh kita semua dan para Pemimpin negeri ini.***

𝐑𝐞𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢
1. Dinas Pariwisata Singkil. (2021). Masterplan pengembangan wisata bahari Kabupaten Singkil. Pemerintah Kabupaten Singkil.

2. Lembaga Adat Aceh Singkil. (2015). Hikayat dan legenda pesisir Singkil. Penerbit Adat.

3. Ministerie van Koloniën. (1883). Atlas van Nederlandsch-Indië. Topografische Inrichting.

4. Ministerie van Koloniën. (1881). Koloniaal verslag: Verslag van den staat der Nederlandsche Oost-Indische bezittingen. Staatsdrukkerij.

5. Nationaal Archief Nederland. (t.t.). Collectie zeekaarten Nederlands-Indië. Diambil dari https://www.nationaalarchief.nl

5. Pemerintah Kabupaten Singkil. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Singkil Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dinas PUPR.

7. Siregar, A. (2020). Panglima Laot dan ritual laut masyarakat Singkil. Jurnal Antropologi Aceh, 12(2), 45–60.