​Awali Program Nasional untuk Anak Telantar, JAMDATUN Puji Langkah Cepat Pemprov Bali dan Kejati Bali

18 September 2026, 14:15 WIB

Denpasar – Sebanyak 30 anak telantar dari seluruh Bali resmi menerima dokumen kependudukan yang difasilitasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Dokumen berupa Kartu Identitas Anak (KIA) dan surat keterangan tersebut diserahkan secara langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) R. Narendra Jatna, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono dalam acara yang berlangsung di Gedung Nari Graha, Denpasar, Jumat (18/9/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster tampak terharu saat menyapa dan berinteraksi langsung dengan sejumlah anak penerima dokumen. Dari keterangan para pendamping, ia memperoleh informasi anak-anak tersebut berada dalam kondisi telantar karena berbagai latar belakang dibuang oleh orang tua hingga ditinggalkan oleh ayah atau ibu mereka.

Gubernur Koster secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada JAMDATUN serta Kepala Kejaksaan Tinggi Bali atas inisiasi program yang dinilainya sangat mulia dan luar biasa tersebut.

Guna mempercepat pemenuhan hak identitas bagi anak telantar di seluruh Bali, ia berkomitmen mengakselerasi program ini bersama para bupati dan wali kota se-Bali.

Sebagai langkah konkret awal, Gubernur Koster berencana menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama para kepala daerah dengan mengundang Kejaksaan Tinggi Bali serta Pengadilan Tinggi.

Proses penerbitan dokumen kependudukan bagi anak telantar membutuhkan pendampingan serta keterlibatan aparat penegak hukum.

“Saya kira, tak ada alasan untuk menghambat program yang sangat mulia ini. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, seluruh penyelenggara negara,” ujar Gubernur Koster.

Untuk memetakan sasaran secara akurat, ia akan menggerakkan pendataan berbasis desa dan desa adat guna menjangkau sekitar 300 ribu anak di Bali yang belum terdokumentasi.

“Kita akan kejar dengan pendekatan berbasis desa dan desa adat supaya terjangkau semua. Lalu membuat database dan masuk sistem agar tertangani dengan baik,” imbuhnya.

Selain aspek administrasi kependudukan, Gubernur Koster juga menaruh perhatian serius pada pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak telantar yang kini menetap di berbagai panti asuhan maupun yayasan.

Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos dan P3A), Provinsi Bali tercatat memiliki 86 panti asuhan, dengan rincian satu panti dikelola Pemprov Bali, sementara sisanya berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota serta yayasan atau pihak swasta.

“Lebih dari 2.600 anak ditangani di panti tersebut. Dalam rakor nanti juga akan kita bahas mengenai kepastian pemenuhan kebutuhan mereka, mulai dari makan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jangan sampai tertinggal,” ucap Gubernur Koster seraya menegaskan keinginannya agar seluruh kebutuhan anak-anak panti ke depan dapat terjamin melalui anggaran pemerintah.

Sementara itu, JAMDATUN R. Narendra Jatna dalam sambutannya menekan kepemilikan dokumen kependudukan merupakan pintu masuk utama bagi masa depan anak-anak telantar.

“Dokumen ini adalah akses untuk berbagai hal : pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, bahkan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi,” katanya.

Ia menyambut baik terobosan pemenuhan dokumen kependudukan bagi anak telantar yang dimulai dari Pulau Dewata ini. Ia berharap gerakan kebajikan yang berawal dari Bali tersebut dapat menggema ke seluruh penjuru Tanah Air.

Apabila program ini sukses dijalankan, pihaknya akan menyusun pedoman resmi agar langkah serupa dapat direplikasi oleh jajaran kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan rasa terima kasih atas komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pemenuhan hak sipil anak telantar.

Menurutnya, persoalan ini menuntut perhatian serius karena Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan anak telantar dipelihara oleh negara.

“Setiap warga negara punya hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Juga berhak mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan layak,” urai Setiawan Budi Cahyono.

Melalui kolaborasi dan dukungan lintas sektoral, Kejati Bali menargetkan proses pemenuhan dokumen kependudukan bagi 300 ribu anak telantar di Bali dapat dirampungkan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kegiatan hari ini bukan akhir, tapi momen awal dari segalanya. Bali menjadi percontohan dalam pemberian dokumen kependudukan bagi anak telantar. Jika berhasil, JAMDATUN akan menerbitkan pedoman yang akan diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.***

Berita Lainnya

Terkini