Jakarta – Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Bali dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Gubernur Bali. Bali disebut sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang menyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.
Gubernur Bali, Wayan Koster, melaporkan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah.
Total kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara mencapai 16,3 juta orang.
Dengan kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing diperkirakan mencapai Rp176 triliun, lebih dari separuh devisa pariwisata nasional.
“Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali mencapai 66 persen. Karena itu, infrastruktur dasar harus segera diperkuat agar kualitas pariwisata tidak menurun,” ujar Koster.
Ia menyoroti sejumlah persoalan mendesak, seperti abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, pengelolaan sampah, serta keterbatasan jalan dan pelabuhan.
Koster mengusulkan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, serta pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Ia juga menekankan perlunya alternatif penyeberangan dari Ketapang menuju Bali utara atau timur untuk mengurangi kepadatan di satu titik.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan Bali adalah aset nasional yang harus dijaga.
“Dari Rp176 triliun perputaran ekonomi wisatawan mancanegara, lebih dari setengahnya berasal dari Bali. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi itu bisa hilang,” katanya.
Ia menilai kebutuhan anggaran untuk menjaga Bali tetap kompetitif relatif kecil dibandingkan kontribusinya.
“Untuk pengamanan pantai saja hanya butuh Rp3–4 triliun. Tidak bijak jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang,” tegasnya.
Lasarus juga menyoroti aksesibilitas penerbangan domestik yang dinilai masih menyulitkan wisatawan.
“Mencari tiket pesawat ke Bali itu susah, pergi susah, pulang juga susah. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga Bali sebagai destinasi unggulan dunia sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.***
