Kabarnusa.com – Pemerintah Provinsi Bali menggandeng PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dalam memberi jaminan bagi keberlangsungan pembiayaan mega proyek infrastrukur jalan tol, pelabuhan hingga bandara.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Ketut Wija menegaskan
perlunya adanya penjaminan untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.
Karenanya, Pemerintah Provisi bekerjasama dengan badan usaha karena biaya yang diperlukan besar serta belum mampu didanai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Kata dia, dengan APBD Bali sebesar Rp4 triliun, tentulah belum mampu membiayai sejumlah mega proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Pasalnya, Pemerintah Provinsi juga mesti memfokuskan pada program kesejahteraan rakyat seperti kesehatan serta kemiskinan.
Proyek infrastruktur sangat diperlukan untuk menunjang mobilitas serta roda perekonomian daerah.
“Pemprov Bali merancang pembangunan proyek infrastruktur di antaranya tol yang menghubungkan Denpasar-Tabanan-Jembrana dan Buleleng yang saat ini masih dalam tahap studi kelayakan yang dilakukan oleh Waskita Karya,” paparnya di Kuta, Rabu (10/6/2015).
elain itu, rencana pembangunan bandara di Bali Utara, proyek sistem penyediaan air minum di sungai Telaga Waja di kabupaten Karangasem, sungai Ayung di kabupaten Gianyar dan sungai Lambuk di Tabanan juga memerlukan pembiayaan dan penjaminan.
Dala, “Skema availability payment merupakan skema yang membantu pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur yang akhirnya akan ikut membantu menyejahterakan masyarakat.
“Dalam skema itu PT Penjamin Infrastruktur Indonesia memberikan jaminan bagi proyek yang dikerjakan melalui kerjasama pemerintah dan badan usahaa,” tukas dia/
Sementara itu, sejumlah lembaga perbankan infrastruktur dan calon investpr berkumpul di Kuta, Bali mendiskusikam skema pembayaran atas ketersediaan layanan infrastruktur atau avaiable payment, sebagai alaternatif pembiayaan proyek infrastruktur yang menjanjikan.
Lokakarya ‘availability payment’ diprakarssai Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. Directorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan didukung PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT PII.
“Proyek dengan skema KPBU akan terus dikembangkan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah sehingga kita harus menarik investor swasta,” Direktur Pengelolaan Dukngan dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Freddy R Saragih. (rhm)
