 |
| Senator I Gusti Ngurah Arya Wedakarna/foto:Kabarnusa |
DENPASAR – Senator I Gusti Ngurah Arya Wedakarna mengaku dirinya menjadi korban fitnah dari pihak-pihak yang mengkaitkan aksi penolakan dan dugaan tindakan persekusi terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS) saat safari Dakwah di Bali.
Kepada awak media, AWK menyampaikan beberapa klarifikasi dan pernyatan sikap terkait dugaan tindakan persekusi dan penolakan UAS saat datang ke Bali, yang kini bergulir ke ranah hukum.
AWK membeber kronologis, ketika menyampaikan pandangan dirinya selaku wakil rakyat anggota DPD RI terkait kedatangan UAS berdasar laporan aspirasi dari masyarakat yang menolak kedatangan ulama asal Riau itu.
Sebagaimana banyak beredar di media sosial (medsos), sejumlah organisasi masyarakat telah menyampaikan sikap menolak uAS dengan alasa-alasann sebagaimana ada dalam medsos tersebut.
Kemudian, beberapa hari kemudian, muncul pertanyaan masyarakat yang meminta tanggapannya selaku DPD terkait asiprasi ormas-ormas yang menolak UAS melakukan safari dakwah di Bali.
“Peran kami, selaku anggota DPD sudah cukup, saat itu kami membantu pemerintah agar meredam dan minta klarifiksi aparat keamanan, terbukti ada komentar lima anggota masyarakat yang menanyakan kepada kami terkait masalah itu,” sambungnya.
Dia mengakui, walaupun aspirasi itu agak sensitif, namun sebagai anggota DPD berkewajiban menampung dan menindaklanjutinya.
“Betapa kagetnya pada 8-9 desember 2017, terdapat tindakan ormas-ormas salah satunya diduga melakukan persekusi saat demonstrasi. Saat itu, muncullah kabar fitnah bahwa AWK selaku anggota DPD RI melakukan provokasi dan menjadi dalang penolakan kedatangan UAS,” tandasnya.
Karenanya, AWK menegaskan dirinya sama sekali tidak terkait dengan aksi tersebut, karena tidak pernah di lokasi dan tidak pernah terlibat apapun dalam kegiatan tersebut.
“Keberadaan saya sebagai DPD, tidak ada hubungan dengan oganisasi yang menolak UAS, tidak ada hubungan struktural, tidak ada ada kaitan organisasi maupun komunikasi selama acara aksi tersebut,” sergahnya.
Dia hanya memberikan pandangan dan sikap sebagaimana disampaikan dalam medsos, antara 1-3 Desember 2017, bahwa masyarakat Bali harus mencegah tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan Bali yang mementingkan stabilitas keamanan.
“Kami sampaikan orang Bali masyarakat Bali harus tetap jaga Pancasila, berhak menolak siapapun yang hadir di Bali terkait agenda-agenda yang anti Pancasila,” demikian AWK. (rhm)
