BMKG Prediksi Awal Musim Hujan di DIY Mundur Sebulan Akibat El Nino
1 Oktober 2026,
14:22
WIB
Jakarta – Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama konsorsium global yang melibatkan think-tank, universitas, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga internasional sukses menyelenggarakan edisi ketujuh Global Town Hall secara hibrida pada Sabtu (19/9/2026).
Forum dialog people-to-people terbesar yang diinisiasi dari Indonesia ini mencatat partisipasi lebih dari 8.300 pendaftar dari 120 negara lebih, mempertemukan para pemimpin pemerintahan, tokoh masyarakat sipil, sektor swasta, hingga aktivis muda guna membahas tantangan global yang kian mendesak.
Mengusung tema utama “Calling for a Global U-Turn: Recentering Development, Reclaiming Humanity, Restoring Justice in a Crazi(er) World”, forum ini menyoroti kekhawatiran mendalam atas melemahnya sistem internasional dan hukum global yang dinilai semakin menjauh dari prinsip-prinsip perdamaian.
Pendiri dan Ketua FPCI, Dr. Dino Patti Djalal, dalam pidato pembukanya menyampaikan seruan keras mengenai kondisi tatanan dunia saat ini yang dinilai bergerak ke arah yang salah akibat meningkatnya konflik serta melemahnya fungsi Piagam PBB.
“Kita merasakan dunia sedang bergerak ke arah yang salah. Aturan dan hukum internasional mudah diinjak-injak. Kekuatan semakin sering digunakan untuk menentukan hasil, Piagam PBB terancam menjadi tidak relevan. Kita memiliki jumlah konflik terbanyak sejak Perang Dunia II – 65 konflik di 35 negara tahun lalu,” ujar Dino dikutip dari keterangan tertulis.
Ia menegaskan, melalui momentum Global Town Hall 2026, masyarakat sipil global didorong untuk mengambil peran strategis dalam membalikkan keadaan (Global U-Turn).
Menurutnya, arah kebijakan dunia perlu dikembalikan pada prinsip-prinsip dasar yang menempatkan pembangunan, keadilan, dan martabat manusia di jantung hubungan internasional.
“Inilah mengapa kita membutuhkan perubahan arah dalam urusan dunia. Kita perlu menempatkan kembali pembangunan, memulihkan keadilan, dan merebut kembali kemanusiaan di jantung hubungan internasional,” tambahnya.
Forum internasional ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting dunia sebagai pembicara utama. Perdana Menteri (Taoiseach) Irlandia, H.E. Micheál Martin, dalam sesinya menekankan pentingnya solidaritas global serta penanganan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mengatasi tantangan kemiskinan yang berkepanjangan adalah hal yang esensial. Tanpa fokus yang jelas pada kemiskinan, upaya pembangunan berisiko memperkuat ketidaksetaraan global.
”Merebut kembali kemanusiaan kita berarti membela prinsip-prinsip universal: hak asasi manusia, demokrasi, supremasi hukum, dan ruang sipil,” tegas Micheál Martin.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Urusan Ekspatriat Negara Palestina, H.E. Dr. Varsen Aghabekian Shahin, menyoroti isu krisis kredibilitas sistem internasional, khususnya terkait perlindungan hak-hak bangsa Palestina di tengah pendudukan yang berkepanjangan.
“Pertanyaan tentang Palestina telah menjadi ujian bagi kredibilitas sistem internasional itu sendiri: apakah hukum internasional benar-benar universal, apakah keadilan diterapkan secara setara, dan apakah hak-hak bangsa dapat dilindungi ketika dihadapkan pada pendudukan yang berkepanjangan,” ungkap Varsen.
Rangkaian acara Global Town Hall 2026 diisi dengan berbagai sesi diskusi tingkat tinggi yang mengupas isu-isu strategis, mulai dari tatanan dunia baru, etika dan batas penggunaan kecerdasan buatan (AI), mitigasi manipulasi informasi massal, hingga masa depan kemerdekaan Palestina dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Melalui forum ini, FPCI berharap terbangun jembatan dialog lintas kawasan antara Timur, Barat, Utara, dan Selatan guna merumuskan solusi nyata bagi masa depan dunia yang lebih berkeadilan.***
