Denpasar -Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Prancis berinisial EOM (23) setelah terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk menyiarkan konten bermuatan asusila (dewasa) secara langsung (live streaming) dari sebuah vila di kawasan Uluwatu, Bali.
Selain dipulangkan ke negara asalnya, nama yang bersangkutan juga diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia.
Berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, EOM diketahui memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) indeks D12 dengan penjamin salah satu perusahaan di Bali.
Alih-alih digunakan sesuai peruntukannya, izin tinggal tersebut justru dipakai untuk memproduksi konten siaran langsung yang melanggar norma kesusilaan dan ketentuan hukum di Indonesia.
Selama pemeriksaan berlangsung, perempuan asal Prancis itu mengaku dirinya merupakan sosok yang tampil dalam rekaman siaran langsung bermuatan konten asusila melalui akun pribadinya di platform digital.
Meski EOM menyangkal mencari keuntungan finansial melalui platform digital selama berada di Indonesia serta berdalih tidak mengunggah ulang video tersebut ke situs lain, petugas menilai unsur pelanggaran tetap terpenuhi karena aktivitas pembuatan konten asusila itu dilakukan di wilayah hukum Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing wajib mematuhi tujuan pemberian izin tinggal serta menghormati norma hukum yang berlaku di Indonesia.
“Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan untuk membuat konten yang melanggar norma kesusilaan dan peraturan perundang-undangan. Kami tidak akan menoleransi penyalahgunaan izin tinggal dalam bentuk apa pun,” tegas Ramdhani.
Atas perbuatannya, Imigrasi Bali menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. EOM dideportasi melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 18 November 2026 sekaligus diusulkan ke daftar penangkalan.
Ramdhani menambahkan pihak imigrasi tetap membuka ruang bagi wisatawan yang membawa dampak positif, namun seluruh kegiatan harus berada dalam koridor hukum.
Pihaknya menyambut baik kehadiran wisatawan yang memberikan dampak positif bagi Bali, namun setiap aktivitas harus tetap tunduk pada koridor hukum.
“Pengawasan ini merupakan langkah nyata kami untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum oleh orang asing,” ujar Ramdhani.
Ke depan, Imigrasi Bali akan memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA melalui operasi lapangan, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas instansi.
“Bali terbuka bagi siapa saja yang menghormati aturan. Keterbukaan ini harus diiringi dengan kepatuhan hukum demi memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” demikian Ramdhani. ***

