Kapolda DIY Tegaskan Jaga Warga Setara Pecalang Bali, Bantah Ada Mobilisasi Saat Kericuhan 10 November

Yogyakarta-Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Irjen Pol Langgeng Purnomo, memberikan penjelasan resmi terkait berbagai narasi serta kritik di media sosial mengenai penanganan aksi massa berujung ricuh di Yogyakarta pada Senin (10/11/2026).

Dalam keterangannya, pihak kepolisian juga meluruskan isu terkait kendaraan taktis (rantis) yang disebut merangsek ke dalam kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) serta keterlibatan elemen masyarakat.

Eskalasi pengamanan bermula ketika sekelompok massa tak dikenal di depan Gedung DPRD DIY melakukan penyerangan anarkis menggunakan lemparan batu dan bom molotov. Menghadapi situasi yang mengancam keselamatan umum tersebut, aparat kepolisian mengerahkan kekuatan secara terukur.

“Brimob langsung 4 SSK mendorong massa perusuh. Personel reserse yang telah disiapkan juga bergerak cepat dan mengamankan 154 orang,” ujar Irjen Pol Langgeng dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Dari total 154 orang yang diamankan, latar belakang mereka tercatat sangat beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar SMA dan SMP, hingga anak-anak di bawah umur. Irjen Pol Langgeng memastikan bahwa penanganan terhadap pihak yang masih di bawah umur dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Klarifikasi Isu Rantis di Area Kampus UGM

Terkait video viral di media sosial yang menyebutkan kendaraan taktis (rantis) polisi masuk ke dalam area kampus UGM, Kapolda membantah keras. Berdasarkan penjelasannya, massa yang dihalau dari kawasan Malioboro sempat melarikan diri secara bergerombol dan melakukan aksi pembakaran di Bundaran UGM.

Ketika petugas melakukan pengejaran, massa berlari masuk ke perbatasan area kampus. Mengetahui hal tersebut, aparat kepolisian memilih menahan diri serta tidak menggunakan tindakan represif seperti gas air mata ataupun water cannon, lalu mengutamakan jalur negosiasi hingga massa membubarkan diri menjelang pagi hari.

“Di sini kita tidak berani menggunakan gas air mata apalagi water cannon. Petugas hanya siaga di perbatasan, sekitar 30 hingga 50 meter sebelum garis batas UGM. Di situlah Brimob bertahan bersama rantisnya,” jelas Langgeng.

Penjelasan Posisi “Jaga Warga” dan Perbandingan dengan Pecalang Bali

Sementara itu, mengenai keterlibatan elemen masyarakat atau organisasi masyarakat yang sempat berhadapan dengan massa aksi, Kapolda menegaskan bahwa tidak ada unsur mobilisasi dari pihak kepolisian. Kemunculan warga murni didasari rasa kepemilikan lokal terhadap ruang publik Yogyakarta yang merasa terganggu akibat aksi anarkis.

“Sultan sampai diperlakukan seperti itu, situasi grassroot di DIY merasa sangat prihatin. Jangan ada anggapan polisi memanfaatkan ormas. Sejak awal kami bersama para lurah sudah mengimbau agar warga tidak ikut-ikutan turun ke jalan,” ungkap Langgeng.

Ia juga meluruskan bahwa Jaga Warga bukanlah organisasi massa yang bersifat represif, melainkan sistem keamanan lingkungan berbasis desa yang setara dengan Pecalang di Bali.

Lembaga ini dibentuk oleh kepala desa untuk membantu menjaga ketertiban, penanggulangan kebencanaan, serta kegiatan sosial masyarakat.

“Jaga Warga ibaratnya sama Pecalang yang di Bali buat jaga ketertiban di lingkungannya masing-masing,” tegasnya.

Evaluasi dan Gelar Perkara Terbuka

Imbas kericuhan unjuk rasa ini turut mendapat perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua DPR RI Dasco yang melakukan pengecekan langsung ke lapangan pada Rabu dini hari. Kapolri Suyudi sempat menyayangkan aksi massa yang masih berbuat rusuh hingga pukul 01.00 WIB, padahal batas waktu penyampaian aspirasi telah diberikan secara rasional hingga pukul 19.00 WIB.

Untuk menjamin transparansi penegakan hukum, Polda DIY menggelar perkara secara terbuka dengan melibatkan pengawas eksternal guna memilah pihak yang harus diproses hukum maupun yang dapat dipulangkan.

“Hari ini dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan mana pihak yang lanjut ke proses penyidikan dan mana yang dipulangkan. Proses ini disaksikan langsung oleh Komnas HAM, Kompolnas, hingga Ombudsman,” pungkas Langgeng.